Pemprov DKI klaim penghentian izin Reklamasi disetujui pemerintah pusat

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mencabut izin reklamasi 13 pulau di Jakarta Utara, terkecuali pulau C, D, G dan N. Keputusan ini disebut telah telah disetujui oleh pemerintah pusat.

Ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya mengklaim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyetujui adanya penghentian izin reklamasi ini. Pasalnya, dia mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pekan lalu.

"Minggu lalu Pak Gubernur ketemu dengan Menteri Lingkungan Hidup, dia (Siti Nurbaya) angguk-angguk. Berarti dia sudah tahu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9).

Dia mengungkapkan, saat pertemuan itu Siti menyampaikan kebijakan Pemprov DKI Jakarta sudah sejalan dengan pemerintah pusat. Sehingga, Marco menyebut, politisi NasDem itu telah menyetujui keputusan Anies.

"Iya tentu saja (setuju), karena ibu menteri adalah pemerintah pusat yang kita anggap demikian. Bahkan kalau kita berpegang pada Keppres yang lama itukan wewenang perizinan tetap ada di Gubernur, itu yang tidak boleh disalahtafsirkan," jelasnya.

Tak hanya itu, Marco menyebut nantinya Pemprov DKI juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP). Koordinasi tersebut guna membahas rancangan Perda zonasi sebagai dasar hukum pengelolaan pulau reklamasi.

"Nantinya prosesnya juga menjadi lebih mudah karena memang ruang itu mestinya satu kesatuan," tutupnya.