Follow
Pemprov DKI Relokasi TKD ASN untuk Penanganan Covid-19
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan relokasi anggaran belanjanya. Langkah tersebut sebagai upaya Pemprov untuk mendukung ketersediaan anggaran penanganan Covid-19.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan salah satu alokasi belanja Pemprov yang mengalami relokasi, yakni anggaran belanja pegawai. Pihaknya merelokasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp4,3 triliun untuk penanganan Covid-19.
"Relokasi terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp4,3 triliun," kata Anies dalam keterangannya, Jumat (29/5).
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Apa yang diungkapkan Anies tentang klaim TKN? 'Ya tinggal dilihat besok malam,' kata Anies di Rest Area KM 14, Tangerang, Kamis (21/12/2023).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang dilakukan PKB terkait dukungan Anies? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengungkapkan, partainya sudah membuka komunikasi awal dengan Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.Dia mengatakan, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengusung Anies.
Anggaran yang direlokasi yakni tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN Pemprov DKI Jakarta. Adapun 25 persen anggaran untuk TKD ASN Pemprov DKI dialokasikan untuk mengamankan anggaran bantuan sosial (bansos).
"Di mana TKD ASN Pemprov DKI besarannya 25 persen direlokasi untuk mengamankan Anggaran bansos dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat Penanganan Covid-19," ujar dia.
Sementara untuk gaji ASN Pemprov DKI Jakarta, tegas Anies, tidak mengalami perubahan. Artinya besaran gaji yang bakal diterima ASN Pemprov DKI tetap sama.
"Gaji ASN tidak berubah. Tetap sama," tandas Anies.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca Selengkapnya
Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca Selengkapnya
Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca Selengkapnya
Kenaikan gaji PNS 2025 tak dibahas Presiden Jokowi saat Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2024. Hasil akhir di tangan pemerintah Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-ASN atau honorer.
Baca Selengkapnya
Heru berujar pengorbanan ASN yang mau WFH ini nantinya akan mendapat ganjaran dari sang pencipta.
Baca Selengkapnya
Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca Selengkapnya
Kenaikan gaji akan disampaikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Mulai tahun ini, THR akan kembali diberikan penuh atau 100 persen.
Baca Selengkapnya
Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca Selengkapnya