Pemprov DKI Surati Kemdikbud Ristek Minta Data Persis Klaster Covid-19 Sekolah
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk mengklarifikasi temuan 25 klaster Covid-19 di sekolah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mendapatkan data apapun dari kementerian tersebut mengenai temuan 25 klaster Covid-19 di sekolah.
"Kami sudah menyurati Kemdikbud untuk minta data persisnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis (23/9).
Riza meyakini pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah berjalan lebih dari tiga pekan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes). "Kami akan cek kebenaran data info dari Kemendikbud," kata politisi senior Partai Gerindra itu. Dikutip Antara.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Apa yang dilakukan Kemenkes untuk DBD di Jepara? Untuk menangani penyebaran cepat virus DBD di Jepara, Kementerian Kesehatan menerjunkan tim khusus.
-
Kapan Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Sebelumnya, Kemendikbud merilis data survei 25 klaster Covid-19 ditemukan di Jakarta yang berasal dari PTM. Dalam data yang diunggah di situs sekolah.data.kemdikbud.go.id, berdasarkan data survei per 22 September 2021, terdapat 25 klaster Covid-19 dari 897 responden sekolah yang mengisi survei.
Dari 25 klaster tersebut, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan klaster terbanyak akibat PTM, yakni delapan klaster. Sementara itu, Jakarta Timur (6), Jakarta Utara (5), Jakarta Selatan (5) dan satu klaster di Jakarta Pusat.
Total pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang tercatat positif Covid-19 mencapai 227 kasus. Rincian 96 PTK di Jakarta Barat, 66 PTK di Jakarta Timur, 16 PTK di Jakarta Utara, 47 PTK di Jakarta Selatan dan dua PTK di Jakarta Pusat.
Sementara itu, siswa atau peserta didik yang terpapar dan berstatus positif Covid-19 ada 241 kasus. Rinciannya, 119 orang di Jakarta Barat, 68 orang di Jakarta Timur, 10 orang di Jakarta Utara, 39 orang di Jakarta Selatan dan lima orang di Jakarta Pusat.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Dokumen Pengadaan Alat Praktik SMK yang Diduga Dikorupsi
Baca SelengkapnyaBeredar kabar di lingkungan sekolahan Kota Depok, perihal pengisian data yang mengatasnamakan berasal dari KPK.
Baca SelengkapnyaPlt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan
Baca SelengkapnyaBudi menyebutkan sebanyak 2.090 sekolah itu ditargetkan bisa diterapkan (sekolah gratis) pada tahun ajaran baru 2025.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta sejauh ini pihaknya belum menentukan sanksi bagi para pelajar yang ikut demo.
Baca SelengkapnyaPembangunan puskesmas di 15 kelurahan telah masuk dalam perencanaan strategis (renstra) Dinkes DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaHadiman mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi Disdik Sumbar.
Baca Selengkapnya13 Orang terlibat kasus katrol nilai itu hasil audit SMPN 19 dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek Dikti.
Baca SelengkapnyaIronisnya ratusan anak di ibu kota Provinsi Banten itu alami putus sekolah.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta mengakui banyaknya ijazah peserta didik yang tertahan di sekolah.
Baca SelengkapnyaKejati akan melakukan pemangilan kepada para tersangka pada 31 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSetidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca Selengkapnya