Pengadaan mesin tik di RAPBD dicoret, Ahok incar pengusul anggaran
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri telah memberikan koreksi terhadap RAPBD DKI Jakarta 2015. Salah satu yang dicoret oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo adalah anggaran untuk pengadaan mesin tik.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak mengetahui adanya anggaran tersebut. Namun, dia menegaskan, tengah mencari siapa pihak yang memasukkan anggaran tersebut.
"Saya nggak tahu, mesti dicek. Makanya gampang nanti ada laporan-laporan itu baru kami cek siapa yang usul," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/3).
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Setelah mengetahui siapa oknum yang bermain dalam masuknya anggaran pembelian mesin tik, mantan Bupati Belitung Timur itu akan menyerahkannya ke Inspektorat. Ahok juga berjanji akan mengungkapkan siapa oknum tersebut.
"Siapa nih? Baru kami panggil Inspektorat. Ini siapa-siapa? Nanti udah gampang lah. Kalau udah kami buka semua," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menegaskan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi RAPBD DKI Jakarta yang dikirimkan Kemendagri. Salah satunya mata anggaran yang dicoret berupa pengadaan mesin tik.
"Justru itu pengadaan mesin tik juga (kita) akan evaluasi itu kan, evaluasi adalah drafnya eksekutif, justru itu, disini yang diminta diskusinya (terkait pengadaan mesin tik)," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/3).
Dia mengungkapkan, ada kejanggal dengan pengadaan barang berupa mesin tik. Tidak hanya pengadaan mesin tik, politisi Gerindra ini juga mengaku ada dana 'siluman' yang berhubungan dengan Kelurahan.
"Janggal dong kalu gitu. Banyak itu, ada yang totalnya Rp1,2 triliun yang berhubungan dengan kelurahan," jelasnya.
Untuk diketahui, salah satu hasil evaluasi Kemendagri yang dicoret berupa pengadaan mesin tik di enam tempat itu mencapai Rp1.701.632.500. Adapun item yang dicoret, antara lain sebagai berikut:
1. Pengadaan mesin tik Rp 74.250.000 dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pengadaan mesin tik Rp 29.700.000 dalam kegiatan penyediaan dukungan Satlak PTSP kelurahan di wilayah Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada SKPD Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pengadaan mesin tik Rp 39.600.000 dalam kegiatan penyediaan dukungan Satlak PTSP kelurahan di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada SKPD Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pengadaan mesin tik Rp 34.650.000 dalam kegiatan penyediaan dukungan Satlak PTSP kelurahan di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada SKPD Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pengadaan mesin tik Rp 30.250.000 dalam kegiatan penyediaan dukungan Satlak PTSP kelurahan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada SKPD Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Pengadaan mesin tik Rp 39.600.000 dalam kegiatan pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengadaan barang jasa pada SKPD BLUD Puskesmas Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TNI memeriksa sebanyak 20 orang saksi terkait kasus dugaan suap Kabasarnas
Baca SelengkapnyaPenyerahan barang bukti dan tersangka ini terkait kasus dugaan suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas.
Baca SelengkapnyaTersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Galumbang tidak menyimpulkan keterlibatan Achsanul, termasuk saat berita acara pemeriksaan (BAP).
Baca SelengkapnyaPengacara Muhdlor berharap klien untuk dapat segera dibebaskan.
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.
Baca SelengkapnyaUang tersebut diberikan oleh Irwan, melalui perantara tersangka korupsi BTS 4G.
Baca SelengkapnyaHalim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor menggugat KPK yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi pemotongan dan penerimaan dana insentif.
Baca SelengkapnyaPT IMS pada tahun 2016 dan 2017 lalu melaksanakan pengerjaan atau produksi proyek dari PT INKA tersebut.
Baca SelengkapnyaTessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaPuspom TNI dan KPK menggeledah kantor Basarnas selama tujuh jam.
Baca Selengkapnya