Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengesahan Tatib Cawagub DKI 'Terganjal' di Kebon Sirih

Pengesahan Tatib Cawagub DKI 'Terganjal' di Kebon Sirih Rapat paripurna DPRD Jakarta sepi. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemilihan calon wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta belum terlaksana. Bahkan pengesahan tata tertib pemilihan cawagub di Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) masih tertunda.

Hingga saat ini, Rapimgab itu sudah menyalami penundaan selama tiga kali. Awalnya, rapat itu diagendakan pada dijadwalkan 27 Januari 2020. Karena alasan tertentu, rapat dijadwalkan ulang pada 4 Februari 2020. Namun ternyata rapat kembali batal dan diagendakan kembali pada 11 Februari 2020.

"Batal soalnya Pak Ketua (Prasetia Edi) lagi sakit. Nanti kita Rapimgab lagi Senin (17/2/2020)," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menyerahkan surat usulan dua nama calon wakil gubernur ke DPRD DKI Jakarta. Dua nama tersebut yakni Ahmad Riza Patria perwakilan dari Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Surat dari partai pengusung sudah kami terima kemarin. Lalu kemarin sore juga, surat dari Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD sudah diantarkan," kata Anies di Stasiun MRT ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu 22 Januari 2020.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengharapkan kedua nama baru tersebut dapat segera diproses oleh DPRD DKI.

"Kami berharap dalam waktu yang tidak lama lagi dewan akan membahas," jelasnya.

Sementara itu, calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta Nurmansyah Lubis mengharapkan adanya penyelenggaraan uji kelayakan untuk kedua cawagub.

"Fit and proper test perlulah," kata Nurmansyah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dia mengaku siap menjawab sejumlah pertanyaan saat debat. Menurut dia, hal tersebut dapat menunjukkan kualitas dari para cawagub DKI.

Meski dipilih internal di Abang (anggota Dewan) semua. Publik harus tahu, kira-kira Bang Ancah (Nurmansyah) bisa enggak angkut, review APBD, oprek habis deh," ucapnya.

Sedangkan, calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku, akan banyak belajar dengan eks Wagub DKI Sandiaga Uno jika terpilih sebagai orang nomor 2 di DKI. Riza menyebut, banyak ilmu yang dapat dipetik dari Sandiaga.

"Nanti termasuk saya kalau terpilih, saya akan lebih banyak belajar dengan Sandiaga Uno, yang pernah jadi wakil gubernur dan lebih dekat sama Anies, banyak belajar sama Sandi kalau terpilih," kata Riza di Penang Bistro, Jakarta , Jumat 31 Januari 2020.

Riza mengaku bahwa Sandiaga pernah memberikan tips untuk mengurus Ibu Kota. Dia bilang, Sandiaga memintanya untuk selalu blusukan ke masyarakat.

"Pak Sandiaga pernah pesan sama saya untuk istiqamah, konsisten melaksanakan visi misi program, dan harus sering-sering turun ke bawah, insyaallah saya laksanakan," ucap Riza.

Bila terpilih, Riza siap mengikuti program-program yang menjadi janji kampanye Gubernur Anies Baswedan. Hal tersebut pun sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Ya setiap orang punya ide dan gagasan tapi yang bijaksana adalah mengikuti visi misi program Anies-Sandi," tutur Ketua DPP Gerindra itu.

Reporter: Ika Defianti

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Narasi Coblos Tiga Paslon di Pilkada Jakarta Tidak Dapat Dipidana
Bawaslu: Narasi Coblos Tiga Paslon di Pilkada Jakarta Tidak Dapat Dipidana

Meski begitu, hal ini dapat dipidana apabila narasi tersebut sampai ke tahap fitnah yang diarahkan kepada calon kepala daerah saat proses kampanye.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Ada Indikasi Penggelembungan Suara, Pleno Akhir Tingkat Kota Depok Ditunda
Ada Indikasi Penggelembungan Suara, Pleno Akhir Tingkat Kota Depok Ditunda

Ada Indikasi Penggelembungan Suara, Pleno Akhir Tingkat Kota Depok Ditunda

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Rekapitulasi Penghitungan Suara di Depok Disetop Sementara, Ada Apa?
Rekapitulasi Penghitungan Suara di Depok Disetop Sementara, Ada Apa?

Ketua KPUD tidak menjabarkan soal penyebab penundaan proses rekapitulasi suara di kecamatan.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil Tak Tahu Berkas Pencalonannya Kurang Lengkap di KPU
Ridwan Kamil Tak Tahu Berkas Pencalonannya Kurang Lengkap di KPU

Ridwan Kamil mengungkapkan, syarat pencalonan bersifat teknis dan hal tersebut lebih banyak diurus oleh tim pemenangannya.

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun
PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun

Djarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Biar Dibahas Dewan dan Pemerintah
Ganjar soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Biar Dibahas Dewan dan Pemerintah

Ganjar mengatakan, RUU DKJ masih terus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Sempat Disetop, KPU Lanjutkan Rekapitulasi di 57 Kecamatan di Bali
Sempat Disetop, KPU Lanjutkan Rekapitulasi di 57 Kecamatan di Bali

Setelah selesai di tingkat kecamatan, nantikan akan dilanjutkan penghitungan di tingkat kabupaten kota.

Baca Selengkapnya