Pidato pakai kata 'pribumi' tuai polemik, Anies ramai dikritik

Merdeka.com - Penuh percaya diri, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, naik ke atas panggung yang berdiri di halaman gedung Balai Kota DKI Jakarta. Anies tampak masih mengenakan seragam dinas sama seperti yang dia pakai saat prosesi pelantikan gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara.

Didampingi wakilnya Sandiaga Uno, Anies menyampaikan pidato politik pertamanya. Dalam pidatonya, Anies sempat menyinggung soal kehidupan Jakarta di zaman kolonial dan dewasa ini setelah Indonesia merdeka 72 tahun.

Kala itu, Anies menyebut, penindasan di Jakarta cukup nyata di mana rakyat yang menjadi korban.

"Di Jakarta, kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies, di hadapan ribuan pendukungnya, Senin (16/10) kemarin.

Rupanya, penggunaan kata pribumi yang disampaikan Anies menuai polemik. Banyak mengartikan kata pribumi yang dipakai Anies menyinggung kalangan tertentu.

Berawal dari perkataannya itulah, Anies kemudian ramai dikritik. Mulai dari menteri, hingga partai politik menilai penggunaan kata pribumi yang disampaikan Anies tidaklah tepat.

Seperti yang diutarakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan. Dia mengingatkan Anies dan Sandi agar menjadi pemimpin untuk semua warga Jakarta.

"Jadi jangan ada pribumi, non pribumi di sini. Jangan didikotomiskan. Jadi harus menjadi gubernur semua pihak, semua golongan, semua suku, semua agama," ujar Luhut.

Luhut juga mengingatkan, yang memilih Anies berasal dari berbagai latar belakang. "Dia bukan Gubernur kelompok 1, kelompok 2. Dia gubernur semua. Karena yang milih pak Anies juga kan macam-macam."

Kritik juga datang dari anggota PDIP, Aria Bima. Dia menilai pidato politik Anies yang menyinggung pribumi menunjukkan mantan Mendikbud itu tidak bijak dan cenderung kontraproduktif.

"Saya kira itu pidato yang antagonis, tidak wise, tidak memberikan kesejukan dan cenderung kontraproduktif," kata Bima di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10).

Bima menegaskan, seharusnya Anies memberikan pidato yang lebih visioner tentang keberagaman masyarakat Jakarta, bukan menyampaikan hal-hal yang memicu kontroversi.

Jika bagi sebagian orang penggunaan kata pribumi tak pantas, mereka menilai berbeda. Sekjen PKS, Mustafa Kamal, tak melihat ada yang salah pada pidato Anies.

"Saya kira kita jangan melihatnya dari sisi kategori peristilahan dari pribumi ini. Tapi kita lihat maksudnya, niat baiknya, dan saya berharap semua pihak bisa memahami itu," kata Mustafa Kamal.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memberikan pandangannya. Menurut pria akrab disapa JK, penggunaan kata pribumi masuk dalam konteks sejarah kolonial.

"Kita lihat konteksnya. Pidatonya bicara tentang kolonial, dalam zaman kolonial," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/10).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengajak sejumlah pihak mendengar kembali rekaman pidato Anies Baswedan. Dalam rekaman, sangat jelas konteks pernyataan 'Pribumi' mendeskripsikan rentetan sejarah Indonesia.

"Jadi jangan hanya cut satu kata, dalam konteks apa dia bicara. Dia bicara dalam konteks kolonial karena itu harus bangkit. Jadi dia bicara konteks sejarah tidak bicara konteks diskriminatif. 'Dulu diskriminatif, sekarang jangan," kata JK.

Mendengar ramai suara miring atas penggunaan kata pribumi di pidatonya, Anies kemudian memberikan klarifikasi.

"Karena saya menulisnya pada era penjajahan dulu karena Jakarta kota yang paling merasakan, kalau kota-kota lain itu nggak merasakan Belanda secara dekat," kata Anies di ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10).

Menurut Anies, dia hanya menuliskan pidato yang mencerminkan kota Jakarta saat dijajah Belanda. Karena wilayah-wilayah lain di Indonesia tidak merasakan dijajah Belanda secara langsung.

"Pokoknya itu digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda karena itu memang kalimatnya di situ," jelasnya.

Meski Anies sudah memberikan klarifikasinya soal penggunaan kata pribumi. Untuk diketahui, pada tahun 1998 Presiden BJ Habibie sudah meneken Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tentang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi.

Berikut isi lengkapnya:

Menimbang:

bahwa untuk lebih meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dipandang perlu memberi arahan bagi upaya pelaksanaannya;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Para Menteri;

2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II;

Untuk:

PERTAMA:

Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan

penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan.

KEDUA:

Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia

dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, dan

meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada warga negara

Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan

layanan tersebut.

KETIGA:

Meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan,

program dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk antara lain dalam pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan dan hak-hak pekerja lainnya, sesuai dengan Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT:

Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melakukan pembinaan dalam

sektor dan wilayah masing-masing terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini di kalangan dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatas atas dasar perizinan yang diberikan atas dasar kewenangan yang dimilikinya.

KELIMA:

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasi pelaksanaan instruksi ini di kalangan para Menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut dalam Instruksi Presiden ini.