Follow
PKB berbalik arah dukung hak angket, Ahok kini sendiri lawan DPRD
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta sepaket mengajukan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Seluruh fraksi mendukung diadakannya penyelidikan soal pengajuan APBD DKI ke Kemendagri yang dilakukan sepihak tanpa izin DPRD.
Kini tak ada lagi teman politik Ahok di DPRD. Bahkan, PKB yang semula tak setuju menandatangani hak angket beralih dengan membubuhkan tanda tangan mereka.
Saat Paripurna tadi, Anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Mualif ZA, sempat membacakan pandangan fraksinya terhadap pengajuan hak angket yang digagas Partai Hanura. Dia mengatakan, sempat ada dinamika politik dalam tubuh partainya. Namun keputusannya adalah ikut mendukung diajukannya hak angket.
-
Siapa yang mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Apa yang diinvestigasi dalam hak angket? Hak Angket DPR RI adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah atau masalah yang dianggap penting.
"Seluruh anggota dewan termasuk PKB tentunya juga mengalami proses dinamika politik. Kami punya tujuan yang sama yaitu menginginkan Jakarta lebih baik dan pembangunan harus bergulir. Setelah melakukan rapat, PKB bulat mendukung melakukan hak angket ini," ujar Mualif dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2).
Pendapat ini berbeda dengan yang semula dikatakan, Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hazbiallah Ilyas. Dia menilai, langkah anggota dewan mengajukan hak angket prematur sehingga partainya belum menentukan sikap dan ikut menandatangani penggunaan hak angket tersebut.
"Hak angket ini arahnya mau ke mana kan mesti jelas.? Masalahnya belum jelas, prematur. Kalau ada anggota dewan yang tanda tangan pengajuan hak angket itu hak mereka, kalau sikap partai kami belum," katanya saat dihubungi.
Dia menambahkan, pengajuan hak angket dianggap belum perlu dilakukan. Karena masih ada mekanisme yang harus dilewati sebelum menggunakan hak tersebut yakni hak interpelasi.
"Saya lebih setuju gunakan interpelasi terlebih dulu dengan mendengarkan apa keterangan Gubernur. Nanti bisa diinventarisir apa kesalahannya. Artinya belum perlu hak angket," ujarnya. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ahok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Selengkapnya
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca Selengkapnya
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya
Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca Selengkapnya