Politikus PKS kecewa Pemprov DKI tak pernah akomodir Musrembang
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengungkapkan kekecewaannya terhadap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dilakukan tahun sebelumnya. Karena usulan yang diajukan oleh masyarakat tidak pernah diakomodir.
Triwisaksana atau akrab disapa Sani menegaskan, anggota dewan selalu memasukkan program usul masyarakat pada saat Musrembang. Namun, pada realisasinya tidak memuaskan.
"Selama ini kami mendapatkan masukan dari masyarakat melalui reses segala macam. Sebagiannya memang disampaikan lewat Musrembang, tetapi Musrembang format kemarin-kemarin itu, dalam tanda petik, banyak mengecewakan," ungkapnya di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (31/3).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Bagaimana DPR bantu UMKM? Dari segi anggaran, Puteri juga mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN 2023 untuk mengejar plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp297 triliun.
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
Dia menambahkan, kekecewaan tersebut karena realisasi program jauh berbeda dengan hasil Musrembang. Hal inilah yang membuat masyarakat bingung dan mempertanyakan program tersebut kepada anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihannya.
"Kami usul A keluarnya A minus, atau minta A keluarnya B, masyarakat juga kan masalahnya mempertanyakan kepada DPRD kenapa yang disampaikan mereka tidak masuk ke dalam anggaran," terangnya.
Politikus PKS ini menjelaskan, untuk menampung aspirasi dari masyarakat itu akhirnya anggota dewan memasukkan program tersebut dalam program aspirasi. Sehingga akan mulai dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).
Sani mengharapkan, rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membentuk elektronik Musrenbang dapat direalisasikan. Karena selama ini pembahasannya tidak tercatat dengan baik.
"Tidak tercatat secara elektronik," tutupnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut MK, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
Baca SelengkapnyaSalah satu warga juga mengeluh banyak anggota DPR yang tidak hadir untuk mendengar keluhan warga Parung Panjang.
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaEks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.
Baca SelengkapnyaSalah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca SelengkapnyaPPP menilai MK tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga keputusan diberikan tak mengakomodir keadilan rakyat memilih PPP.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaNasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Baca Selengkapnya