NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Taufik Basari mengatakan, partainya menolak jika pemilihan Gubernur DKI Jakarta diangkat oleh presiden.
Hal ini terkait dengan RUU DKJ yang masih menjadi sorotan soal pengangkatan gubernur oleh presiden.
"Partai NasDem dalam pandangan fraksinya ketika menyepakati RUU DKI beberapa waktu lalu di Baleg memberikan catatan khusus mengenai persoalan pemilihan gubernur ini. Kita menolak pemilihan gubernur atau pengangkatan gubernur oleh presiden, dan bahkan kita lebih jauh lagi juga mendorong agar untuk wali kota pun juga dengan Pilkada," kata pria yang akrab disapa Tobas kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Kamis (7/3).
"Jadi gubernurnya dengan Pilkada langsung, pemilihan langsung. Wali kotanya juga dengan pemilihan langsung," sambungnya.
Menurutnya, apabila nantinya seorang gubernur bukan dipilih oleh rakyat melainkan diangkat oleh presiden. Maka, hal itu dianggap adanya kemunduran demokrasi.
"Kita juga sebutkan alasannya bahwa selama ini pemilihan Gubernur sudah berlangsung secara langsung oleh rakyat. Tentunya ketika hak yang sudah dinikmati oleh rakyat ini dijalankan tiba-tiba dicabut, itu adalah merupakan kemunduran demokrasi," ujarnya.
"Dan yang kedua tentu kita berharap DKJ ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunannya, kebijakannya, dan sebagainya dengan ketiadaan pemilihan gubernur langsung dari rakyat itu akan juga membatasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan," sambungnya.
Selain itu, pihaknya berharap ada kepentingan-kepentingan lain yang memanfaatkan rencana-rencana Jakarta menjadi sentra ekonomi bangsa dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu.
"Itulah yang kita lakukan, dan tidak hanya pada sikap fraksi yang kita sampaikan dalam pandangan fraksi saja. Kita pun melakukan lobi-lobi dengan fraksi-fraksi lain untuk sama-sama kita tetap mendorong adanya pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat," pungkasnya.
Sebagai informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkatan selanjutnya.
Berdasarkan Bahan Rapat Pleno Penyusunan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Senin (4/12/2023) kemarin, disebutkan bahwa Gubernur Jakarta nantinya akan dipilih langsung oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur.
"Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," tulis draf RUU tersebut pada Ayat (2) Pasal 10, dikutip Selasa (5/12).
Selanjutnya, untuk masa jabatan masih sama seperti sebelumnya, yaitu lima tahun dan dapat menjabat selama dua periode.
"Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan," sambung draf RUU tersebut.
NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca Selengkapnya
Dukungan ini masih menjadi usulan internal setelh merangkum masukan dari dewan pimpinan cabang, daerah, hingga DPRD.
Baca Selengkapnya
NasDem menilai Jakarta tidak bisa lepas dari sejarah sebagai kota perjuangan, kota proklamasi, kota politik.
Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca Selengkapnya
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca Selengkapnya
Jubir AMIN Indra Charismiadji ditangkap karena diduga terlibat kasus penggelapan pajak
Baca Selengkapnya
Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengakui banyak yang menginginkan agar Anies Rasyid Baswedan dicalonkan kembali pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
PSI menilai Jakarta membutuhkan sosok calon gubernur dapat menciptakan harapan dan dekat dengan masyarakat seperti Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Pertemuan berlangsung selama 1 jam dan tertutup. Istana menyebut Paloh yang meminta bertemu. Sebaliknya NasDem menyebut Jokowi yang mengundang.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi