Prijanto ajak Ahok dan BPK lihat lahan Sumber Waras di Jl Kiyai Tapa
Merdeka.com - Mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengajak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk melihat lahan Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI Jakarta. Sebab berkali-kali Ahok membantah tidak ada yang salah dalam kasus pembelian lahan tak terpakai itu.
"Kalau saya sederhana saja, mari Pak Ahok, Pak Sekda, Pak BPK mari kita jalan-jalan di Kiyai Tapa dari ujung ke ujung. Tunjukkan tanah HGB 32 hektare itu di mana. Apakah akan ketemu? Mesti jawabannya tidak," ungkap Prijanto di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).
Prijanto menjelaskan, pertama secara administrasi tanah yang dimaksud dalam surat tagihan PBB adanya di Jalan Kiyai Tapa. Kedua, di sertifikat itu tertulis dalam Jalan Kiyai Tapa. Namun faktanya tidak ada lahan yang dimaksud di sepanjang Jalan Kiyai Tapa.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diduga sebagai pelaku? 'Kalau musuh kita mah nggak tahu ya, kita gak bisa nilai orang depan kita baik di belakang mungkin kita nggak tahu. Kalo musuh gue selama ini nggak ada musuh ya, mungkin musuh gua yang kemarin doang ya, yang bermasalah sama gua doang kali yak,' ungkapnya.
-
Siapa yang diduga korupsi timah? Dirumorkan bahwa Harvey telah merugikan negara hingga Rp 271 triliun karena dugaan korupsi di sektor timah.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
"Sebab HGB itu adanya di Tomang Utara bukan di Kiyai Tapa. Kaitannya dengan hukum itu dalam Perpres tahun 72 tahun 2012 bahwa untuk membeli lahan itu harus ada tim panitianya yang mengecek ke lapangan secara fisik. Jangan cuma lewat surat," papar Prijanto.
Prijanto menduga ada yang memanipulasi gambaran denah lahan sumber waras yang dimaksud. Sehingga harga jual tanah di satu tempat disamakan dengan tempat yang berbeda.
"Tapi setelah saya baca dari aktivis, huruf ini meragukan karena huruf ini menjadi besar di Jl Kiyai Tapa jadi ini yang perlu ahli forensik untuk menelitinya," jelas Prijanto.
Prijanto menjelaskan, kerugian negara yang dimaksud adalah ketika pemerintah membeli tanah di Jl Kiyai Tapa tetapi harga NJOP yang digunakan malah NJOP di Tomang Utara. Jelas pihaknya menyebutkan kasus ini sarat akan timbulnya kerugian negara.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan itu bagus apabila diproses oleh Bawaslu, karena sumber datanya dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaBeredar video dengan klaim Jokowi dipolisikan Anies Baswedan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh
Baca SelengkapnyaPolda Jawa Timur menggeledah sejumlah rumah di Kota Malang. Penggeledahan itu terkait penyelidikan kasus pemalsuan akta Gedung Wismilak Surabaya.
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut ditujukan kepada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaDugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN AHY dan Kapolda Jatim Irjen Polisi Imam turut hadir saat merilis pengungkapan kasus mafia tanah
Baca SelengkapnyaAnies diketahui sempat menyindir kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu.
Baca SelengkapnyaSosok tersebut yang membongkar data lahan seluas 340.000 hektar
Baca SelengkapnyaWNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik
Baca SelengkapnyaAHY menyarankan pada masyarakat bila menemukan indikasi ketidakabsahan pada lahannya, sebaiknya laporkan ke pihak kantor ATR/BPN untuk mencabut akta.
Baca SelengkapnyaLembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dalam praktiknya, Food Estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
Baca Selengkapnya