Proyek 'siluman' bernilai fantastis berseliweran di APBD 2015

Merdeka.com - Pengesahan APBD DKI 2015 masih terkatung-katung di Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, saat anggaran itu akan diketok dengan total Rp 73 triliun lebih, sejumlah perdebatan juga terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD.

Sebenarnya, perselisihan ini bukan pertama kali terjadi. Tapi sepertinya, ini menjadi puncak sebab DPRD sampai mengajukan hak angket terhadap pria yang akrab disapa Ahok itu.

Ahok mengendus kelakuan nakal DPRD yang mengakali pos anggaran Dinas Pendidikan. Temuan itu terlihat jelas pada sistem e-budgeting yang dia terapkan.

Dana siluman itu dipergunakan untuk sejumlah fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Yang buat geleng-geleng kepala, nilainya mencapai Rp 12,1 triliun.

Ahok menegaskan tak pernah mengajukan itu, dia menuding didalangi DPRD DKI. Sebaliknya, DPRD yakin dana itu muncul karena disetujui Ahok.

Perang dingin ini terus bergulir. Apalagi Ahok mulai melakukan perlawanan dengan membeberkan bukti sejumlah temuan di 2014. Tak tanggung-tanggung, Ahok melaporkan tindakan dugaan korupsi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari data yang didapat sejumlah wartawan, memang draf APBD DKI yang diberikan ke Kemendagri terdiri dari dua versi. Versi pemprov yang tak mencantumkan dana siluman di Dinas Pendidikan DKI dan versi DPRD yang mencantumkan dana siluman itu.

Dari penganggaran versi DPRD, memang ditemukan sejumlah pengadaan yang tak masuk akal dengan nilai fantastis. Mirip dengan anggaran pendidikan di 2014.

Berikut proyek-proyek yang dinilai Ahok cuma remeh temeh tapi dianggarkan miliran:

Pengadaan scanner dan printer 4D

DPRD khususnya Komisi E menyepakati segala fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa harus terpenuhi. Salah satunya, pengadaan Scanner dan printer canggih versi DPRD dengan kemampuan 4 D.Pada tahun ini, pengadaan dua barang itu mencapai total lebih kurang Rp 1,2 triliun. Nilai ini cukup fantastis.Rencananya ada 40 sekolah yang bakal menerima. Tiap sekolah dianggarkan Rp 3 miliar. Sekolah tersebut terdiri SMP, SMK dan SMA.

Pengadaan alat fitnes

Zaman dulu, pelajaran olahraga mayoritas dilakukan di udara terbuka lingkungan sekolah. Olahraga yang dipilih pun masih yang umum-umum saja.Sekarang ini, rupanya sekolah ingin menyediakan fasilitas kebugaran/fitness di sekolah-sekolah. Pengadaan alat fitnes muncul di APBD 2015 versi DPRD.Satu sekolah mendapatkan anggaran Rp 2.500.000.000 untuk membeli alat fitnes. Data yang terlampir menyebut fasilitas ini disediakan untuk SMA dan SMK.Sebagian sekolah membenarkan memang meminta alat fitnes. Tapi sebagian kaget, ada yang meminta panci tapi dikirimi alat fitnes.Berikut ini daftar sekolah yang meminta alat fitnes versi anggaran DPRD:1. Pengadaan Peralatan Fitness SMA Negeri Untuk Kecamatan Pancoran: Rp 2.500.000.0002. Pengadaan Peralatan Fitness SMK Negeri Untuk Kecamatan Kebayoran Baru: Rp 2.500.000,0003. Pengadaan Peralatan Fitness SMK Negeri Untuk Kecamatan Mampang: Rp 2.500.000.0004. Pengadaan Peralatan Fitness SMK Negeri Untuk Kecamatan Pasar Minggu: Rp 2.500.000.0005. Pengadaan Peralatan Fitness SMK Negeri Untuk Kecamatan Setia Budi: Rp 2.500.000.0006. Pengadaan Peralatan Fitness SMK Negeri Untuk Kecamatan Tebet: Rp 2.500.000.000

Muncul buku Trilogi Ahok

Dalam RAPBD versi DPRD yang akan diserahkan ke Kemendagri, tercantum pula penganggaran buku tentang Ahok. Buku itu berjudul  Trilogi Ahok yang dibuat dalam tiga versi.Versi pertama berjudul Nekad Demi Rakyat, versi kedua Dari Belitung Menuju Istana dan Tionghoa KeturunanKu, Indonesia Negara Ku Membangun. Setiap buku, masing-masing dianggarkan Rp 10 miliar. Artinya, untuk ketiga buku itu disiapkan Rp 30 miliar.Ahok menegaskan tak pernah menganggarkan ketiga buku itu. Lagi pula, katanya, apa untungnya dia membuat buku dengan judul-judul demikian."Ngapain bikin buku trilogi, itu namanya fitnah banget. Gue masih mampu bikin buku gue sendiri!" katanya dengan nada geram usai mengisi acara di sela kunjungan di Rutan Pondok Bambang, beberapa waktu lalu.

UPS di 2014

Di anggaran tahun lalu, sejumlah penganggaran fantastis di Dinas Pendidikan sudah terendus Ahok. Yang paling mencolok, anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).UPS ini diterima hampir di semua sekolah. Tiap sekolah mendapatkan Rp 5,8 miliar. Padahal, harga d ipasarannya untuk daya tertinggi hanya Rp99 juta.Lucunya lagi, setelah ditelusuri alamat pemenang tender ternyata fiktif. Tapi  DPRD keukeh itu memang diajukan pemprov.Pihak sekolah pun sebagian kaget dengan pengiriman UPS meski tak pernah meminta.