Sandi soal penerimaan pajak sektor hiburan tak capai target: Pengusaha ayo patuh dong
Merdeka.com - Pencapaian penerimaan pajak dan retribusi DKI Jakarta pada tahun 2017 telah melampaui target. Pemprov menargetkan penerimaan pajak 2017 sebesar Rp 35,6 triliun dan berhasil mencapai Rp 36,1 triliun
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyampaikan rasa bangganya atas capaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dan semua pihak yang telah bekerja sama.
"Hari ini, kita mendapat sebuah pencapaian yang spektakuler mendekati fantastik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPRD yang dipimpin oleh Pak Edy dan jajaran tentunya ini tidak mungkin bisa tercapai tanpa kerjasama dari KPK, BPK perwakilan Jakarta juga Dirlantas," katanya di Kantor BPRD, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
-
Mengapa pembangunan gedung tinggi dihentikan? Namun hal tersebut terhenti karena ada beberapa pertimbangan, kekhawatiran terhadap keselamatan dan kendala izin pemerintah setempat.
-
Kenapa Masyarakat Sunda tak membangun Candi? Selain corak kepercayaan yang ternyata berbeda, ada lagi faktor lain. Menurut Sejarawan Saleh Danasasmita, Perbedaannya Ada di Sistem Penanaman Padi Masyarakat Sunda adalah peladang atau huma. Sementara masyarakat Jawa merupakan penggarap sawah. Masyarakat huma berpindah dan tersebar, tidak menetap dalam satu wilayah.
-
Apa yang dilakukan selama penutupan? Selama penutupan kami memastikan tidak ada pendaki yang melintas terutama yang merayakan malam pergantian tahun di puncak Gunung Gede, karena patroli digencarkan agar tidak ada oknum pendaki nakal yang naik melalui jalur ilegal,' katanya.
-
Siapa yang memimpin penutupan Pekan Budaya Tarakan? Penutupan Pekan Budaya Tarakan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wali Kota Tarakan Khairul didampingi Wakil Wali Kota Tarakan Effendhi Djuprianto.
-
Apa saja yang dibatasi? Berdasarkan beberapa sumber, batas usia untuk mobil pribadi di Jakarta diperkirakan akan diterapkan hingga 10 tahun.
-
Apa yang diklaim dihapus? Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dihapus pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
Menurut data dari BPRD, sektor yang belum mencapai target yang ditetapkan di tahun sebelumnya, yakin pajak hotel. Saat ini baru mencapai 99,09 persen dan pajak hiburan baru mencapai 94,38 persen.
Khusus pajak hiburan yang tidak mencapai target, dijelaskan Sandiaga, tidak ada hubungannya dengan penutupan beberapa pusat hiburan.
"Enggak juga, saya rasa ini kepatuhan saja dari kita. Alhamdulillah kelas menengah sudah mulai patuh, tinggal yang pengusaha-pengusaha besar aja nih. Pengusaha hiburan ayo dong patuh," ujarnya.
Agar pencapaian pajak hiburan dapat tercapai, Sandiaga ingin menerapkan dengan kerjasama dengan seluruh bank. Bukan hanya bank-bank tertentu saja namun seluruh bank yang dibawahi BI untuk pembayaran pajak.
"Bukan hanya bank-bank tertentu saja tapi kita dengan kerjasama BI kita akan pake GPN (gerbang pembayaran nasional) semua fasilitas hiburan tersertifikasi dan kita harapkan fasilitas hiburan ini enggak main kucing-kucingan lagi," kata Sandi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan kenaikan pajak hiburan dari 40 persen hingga 75 persen dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaHal ini menyusul aksi protes yang dilayangkan para pengusaha yang mengeluhkan tingginya pajak hiburan tertentu.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.
Baca SelengkapnyaPengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaSudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.
Baca SelengkapnyaPengenaan besaran pajak 40 persen hingga 75 persen tersebut karena penikmat hiburan karaoke hingga spa tersebut berasal dari masyarakat kalangan tertentu.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku mendengar keluh kesah Hotman dan para pengusaha yang menolak kenaikan pajak hiburan mulai dari 40-75 persen.
Baca SelengkapnyaPengacara Hotman Paris Hutapea senggol Jokowi usai muncul kebijakan kenaikan pajak hiburan.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut menentang kenaikan pajak hiburan 40 persen hingga 75 persen.
Baca SelengkapnyaIvanhoe menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum pulih usai pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca Selengkapnya