Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekwan benarkan ketua DPRD DKI ke AS dan politisi PKS umroh

Sekwan benarkan ketua DPRD DKI ke AS dan politisi PKS umroh ketua dprd dki temui penyidik bareskrim. ©2015 Merdeka.com/fikri

Merdeka.com - Selain Sanusi, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta disebut-sebut turut menerima hadiah dari pengembangan terkait pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Hadiah itu berupa, jalan-jalan ke Amerika Serikat, perjalanan umrah sampai mendapatkan Alphard.

Disebut pula, hadiah perjalanan ke Amerika Serikat dilakukan menyambut pergantian tahun 2016. Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi, membenarkan di akhir tahun lalu ada anggota DPRD DKI yang meminta izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

"Yang jelas waktu itu ada Pak Prasetio dan keluarganya ke USA. Kami memberikan surat ke kedutaan bahwa yang bersangkutan ini ketua DPRD. Itu saja, hanya untuk mempermudah mendapatkan visa," kata Yuliadi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta Rabu (6/4).

Selain Prasetio, ada anggota DPRD lainnya yang mengajukan izin perjalanan ke luar negeri. Yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana dan anggota DPRD DKI, Selamat Nurdin. Keduanya dari Fraksi PKS. Semua izin ke luar negeri itu dipastikannya tak ada yang berkaitan dengan tugas kedinasan.

"Yang ke Amerika enggak ada lagi, hanya Pak Pras saja," tambahnya.

Dijelaskannya pula, untuk anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas untuk keperluan pribadi, aturan yang harus diikuti hanya menginformasikan pada sekwan saja.

Sebelumnya, dari informasi yang didapat merdeka.com, tiga nama itu yakni Prasetio, Triwisaksana dan Selamat Nurdin, mendapat hadiah terkait pembahasan raperda tentang reklamasi. Prasetio disebut-sebut mendapat hadiah jalan-jalan ke AS, Triwisaksana dan Selamat Nurdin mendapat jatah perjalanan umrah dan mobil Alphard.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
PKB Ingin Bersama PDIP Membangun Jakarta Usung Anies Baswedan
PKB Ingin Bersama PDIP Membangun Jakarta Usung Anies Baswedan

Jika PDIP bersama PKB dan PKS mendukung Anies maka akan semakin bagus dan berpeluang menang.

Baca Selengkapnya
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.

Baca Selengkapnya
PKS Ajak PDIP Gabung Dukung Anies-Sohibul Iman
PKS Ajak PDIP Gabung Dukung Anies-Sohibul Iman

PKS tidak menutup pintu berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) mengusng Anies-Sohibul Iman

Baca Selengkapnya
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta

Fraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.

Baca Selengkapnya
106 Anggota DPRD DKI Jakarta 2024-2029 Resmi Dilantik, Ini Daftarnya
106 Anggota DPRD DKI Jakarta 2024-2029 Resmi Dilantik, Ini Daftarnya

PKS DPRD DKI Jakarta memperoleh total 18 kursi. Sedangkan PDIP DPRD DKI Jakarta memperoleh sebanyak 15 kursi.

Baca Selengkapnya
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja

Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.

Baca Selengkapnya
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan
PKS Ingin DPR Tetap di Jakarta, IKN Jadi Pusat Pemerintahan

PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya