Sekwan benarkan ketua DPRD DKI ke AS dan politisi PKS umroh
Merdeka.com - Selain Sanusi, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta disebut-sebut turut menerima hadiah dari pengembangan terkait pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Hadiah itu berupa, jalan-jalan ke Amerika Serikat, perjalanan umrah sampai mendapatkan Alphard.
Disebut pula, hadiah perjalanan ke Amerika Serikat dilakukan menyambut pergantian tahun 2016. Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi, membenarkan di akhir tahun lalu ada anggota DPRD DKI yang meminta izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
"Yang jelas waktu itu ada Pak Prasetio dan keluarganya ke USA. Kami memberikan surat ke kedutaan bahwa yang bersangkutan ini ketua DPRD. Itu saja, hanya untuk mempermudah mendapatkan visa," kata Yuliadi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta Rabu (6/4).
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
Selain Prasetio, ada anggota DPRD lainnya yang mengajukan izin perjalanan ke luar negeri. Yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana dan anggota DPRD DKI, Selamat Nurdin. Keduanya dari Fraksi PKS. Semua izin ke luar negeri itu dipastikannya tak ada yang berkaitan dengan tugas kedinasan.
"Yang ke Amerika enggak ada lagi, hanya Pak Pras saja," tambahnya.
Dijelaskannya pula, untuk anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas untuk keperluan pribadi, aturan yang harus diikuti hanya menginformasikan pada sekwan saja.
Sebelumnya, dari informasi yang didapat merdeka.com, tiga nama itu yakni Prasetio, Triwisaksana dan Selamat Nurdin, mendapat hadiah terkait pembahasan raperda tentang reklamasi. Prasetio disebut-sebut mendapat hadiah jalan-jalan ke AS, Triwisaksana dan Selamat Nurdin mendapat jatah perjalanan umrah dan mobil Alphard.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaJika PDIP bersama PKB dan PKS mendukung Anies maka akan semakin bagus dan berpeluang menang.
Baca SelengkapnyaDalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.
Baca SelengkapnyaPKS tidak menutup pintu berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) mengusng Anies-Sohibul Iman
Baca SelengkapnyaFraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.
Baca SelengkapnyaPKS DPRD DKI Jakarta memperoleh total 18 kursi. Sedangkan PDIP DPRD DKI Jakarta memperoleh sebanyak 15 kursi.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaPKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya