Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sindir Ahok, Prabowo sebut Keppres soal reklamasi sudah kedaluwarsa

Sindir Ahok, Prabowo sebut Keppres soal reklamasi sudah kedaluwarsa Reklamasi Teluk Jakarta. ©2014 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman mengatakan, pelaksanaan proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta saat ini sedang dikaji lebih mendalam oleh pihak DPRD DKI melalui pembentukan Pansus Zonasi. Sebab, masih banyak hal yang harus diperjelas Pemprov DKI sebelum ke 17 pulau itu digarap pengurukannya.

"Kita di DPRD kan ingin melihat terlebih dahulu, apakah proyek ini layak dan sesuai aturan. Makanya kita bentuk itu Pansus Zonasi guna mengecek hal tersebut," ujar Soenirman saat dihubungi merdeka.com, Rabu (23/9).

Soenirman menilai, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52/1995 tentang pelaksanaan reklamasi di DKI, sudah tidak berlaku lagi. Keppres tersebut kerap dijadikan pegangan Ahok terkait proyek reklamasi tersebut.

Selain itu, wilayah teritori di Teluk Jakarta, lanjut Soenirman, merupakan wilayah perairan laut yang berada dalam wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Keppres itu kan sebenarnya sudah kedaluwarsa. Makanya sekarang kita bentuk pansus, guna meneliti apakah perlu adanya peraturan baru yang lebih 'capable' guna melandasi pelaksanaan program reklamasi tersebut," ujar Soenirman.

"Lagipula, wilayah laut di Teluk Jakarta itu kan berada di bawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maka harus dilihat dulu, menterinya setuju atau tidak," pungkasnya.

Diketahui, reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall), yang rencananya mampu menghasilkan tambahan lahan di Jakarta seluas 51 ribu hektare. Salah satu pemegang izin reklamasi adalah PT Intiland Development Tbk, yang akan melaksanakan reklamasi seluas 63 hektare dari total lahan 51 ribu hektare

Pihak Pemprov DKI telah mengimbau masyarakat agar tidak terlalu khawatir terhadap rencana proyek reklamasi itu, karena sebagai program yang dibentuk guna menyeimbangkan proyek reklamasi itu, Pemprov DKI juga akan menyediakan beberapa waduk dan daerah resapan air, sehingga bisa menurunkan potensi banjir.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas DPR, Menteri Hukum Bakal Lapor Prabowo
RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas DPR, Menteri Hukum Bakal Lapor Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
PDIP Kritik Food Estate, Golkar Ingatkan Jangan Munculkan Keterbelahan Jelang Pemilu
PDIP Kritik Food Estate, Golkar Ingatkan Jangan Munculkan Keterbelahan Jelang Pemilu

Doli meminta para elite politik jangan menunjukkan sikap perbedaan yang kontras secara terbuka. Agar pemilu bisa berjalan tanpa keterbelahan.

Baca Selengkapnya
Momen Benny K Harman Debat dengan Menkum soal RUU Perampasan Aset: Jangan Kita Main Cilukba
Momen Benny K Harman Debat dengan Menkum soal RUU Perampasan Aset: Jangan Kita Main Cilukba

Hal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Baca Selengkapnya
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim

Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Capres Menghina Lawan Bisa Kena Pidana
Bawaslu: Capres Menghina Lawan Bisa Kena Pidana

Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Geger Anies Dilaporkan ke Bawaslu Usai Kutip Jokowi Sentil Lahan 340 Ribu Hektar Prabowo di Debat
VIDEO: Geger Anies Dilaporkan ke Bawaslu Usai Kutip Jokowi Sentil Lahan 340 Ribu Hektar Prabowo di Debat

Laporan tersebut ditujukan kepada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO:  Berapi-api Menteri Maruarar Usul Tanah Koruptor Buat Bangun Rumah Rakyat
VIDEO: Berapi-api Menteri Maruarar Usul Tanah Koruptor Buat Bangun Rumah Rakyat

Menteri Maruarar mengusulkan beberapa ide terkait kebijakan hingga efesiensi yang dipesankan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Apakabar Kelanjutan Seleksi Capim KPK, Ini Kata Nuruf Ghufron
Apakabar Kelanjutan Seleksi Capim KPK, Ini Kata Nuruf Ghufron

Sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

Baca Selengkapnya
Debat Panas Benny K Harman Vs Menteri Hukum soal RUU Perampasan Aset Absen dari Prolegnas, Sampai Bawa Nama Prabowo
Debat Panas Benny K Harman Vs Menteri Hukum soal RUU Perampasan Aset Absen dari Prolegnas, Sampai Bawa Nama Prabowo

Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.

Baca Selengkapnya
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok

Prasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.

Baca Selengkapnya