Sindir Ahok, Prabowo sebut Keppres soal reklamasi sudah kedaluwarsa
Merdeka.com - Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman mengatakan, pelaksanaan proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta saat ini sedang dikaji lebih mendalam oleh pihak DPRD DKI melalui pembentukan Pansus Zonasi. Sebab, masih banyak hal yang harus diperjelas Pemprov DKI sebelum ke 17 pulau itu digarap pengurukannya.
"Kita di DPRD kan ingin melihat terlebih dahulu, apakah proyek ini layak dan sesuai aturan. Makanya kita bentuk itu Pansus Zonasi guna mengecek hal tersebut," ujar Soenirman saat dihubungi merdeka.com, Rabu (23/9).
Soenirman menilai, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52/1995 tentang pelaksanaan reklamasi di DKI, sudah tidak berlaku lagi. Keppres tersebut kerap dijadikan pegangan Ahok terkait proyek reklamasi tersebut.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Kenapa DPRD DKI dukung Transjakarta? Kami mendukung penuh langkah eksekutif ini, dan ini menunjukkan bukti nyata komitmen kami (DPRD DKI) dalam mendukung program pengurangan emisi gas rumah kaca,' sebutnya.
-
Gimana DPRD bantu Transjakarta? Khoirudin mengaku, DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Transjakarta itu, dengan mengajak Transjakarta dan MRT untuk berkolaborasi dengan Millennium Challenge Corporation (MCC) di Washington DC, Amerika Serikat.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Selain itu, wilayah teritori di Teluk Jakarta, lanjut Soenirman, merupakan wilayah perairan laut yang berada dalam wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Keppres itu kan sebenarnya sudah kedaluwarsa. Makanya sekarang kita bentuk pansus, guna meneliti apakah perlu adanya peraturan baru yang lebih 'capable' guna melandasi pelaksanaan program reklamasi tersebut," ujar Soenirman.
"Lagipula, wilayah laut di Teluk Jakarta itu kan berada di bawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maka harus dilihat dulu, menterinya setuju atau tidak," pungkasnya.
Diketahui, reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall), yang rencananya mampu menghasilkan tambahan lahan di Jakarta seluas 51 ribu hektare. Salah satu pemegang izin reklamasi adalah PT Intiland Development Tbk, yang akan melaksanakan reklamasi seluas 63 hektare dari total lahan 51 ribu hektare
Pihak Pemprov DKI telah mengimbau masyarakat agar tidak terlalu khawatir terhadap rencana proyek reklamasi itu, karena sebagai program yang dibentuk guna menyeimbangkan proyek reklamasi itu, Pemprov DKI juga akan menyediakan beberapa waduk dan daerah resapan air, sehingga bisa menurunkan potensi banjir.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaDoli meminta para elite politik jangan menunjukkan sikap perbedaan yang kontras secara terbuka. Agar pemilu bisa berjalan tanpa keterbelahan.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Benny dalam rapat bersama dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Baca SelengkapnyaTiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaBambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut ditujukan kepada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenteri Maruarar mengusulkan beberapa ide terkait kebijakan hingga efesiensi yang dipesankan Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.
Baca SelengkapnyaBenny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca Selengkapnya