Soal Korupsi DP Rumah 0 Rupiah, Wagub Sebut Anies Tak Urus Masalah Teknis
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak kunjung bersuara tentang kasus hukum yang membelit Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan. Yoory ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria membenarkan pengadaan lahan tersebut di antaranya untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Namun disinggung pengetahuan Anies tentang kasus ini, Riza mengatakan pimpinan tidak terlibat urusan teknis.
"Kemudian kami meminta Dinas Perumahan, Pasar Jaya Sarana Jaya untuk menyiapkan DP 0 persen, masing-masing bekerja, jadi kami tidak masuk wilayah teknis. Enggak mungkin lah Gubernur-Wakil Gubernur urusin yang teknis-teknis," ucap Riza, Rabu (10/3) malam di Balai Kota.
-
Dimana rumah dinas bupati itu berada? Di kawasan perbukitan yang masuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di kaki Gunung Kabat, terdapat sebuah rumah mewah bergaya Eropa.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Di mana lokasi rumah Anies Baswedan? Lokasinya di perkampungan, dan jalannya juga kecil-kecil gitu.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
Politikus Gerindra itu berujar, hampir sulit dilakukan gubernur dan wakil gubernur untuk mengurusi perkara teknis. Sebab, dalam setiap dinas memiliki program-program besar.
"Kebijakan besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas Dinas tugas Sudin," kata Riza.
Diketahui Yoory ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Jumat (5/3) atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Munjul, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Bentuk korupsi yang diduga dilakukan Yoory adalah penggelembungan harga.
Lahan tersebut dibeli Pemprov DKI melalui Perumda Sarana Jaya untuk proyek pembangunan rumah dengan DP nol rupiah.
Pelaksana tugas Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi menyampaikan jabatan Yoory nonaktif berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menon-aktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," terang Riyadi, Senin (8/3).
Untuk itu, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Perumda Pembangunan Sarana Jaya paling lama 3 bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur, dengan opsi dapat diperpanjang.
Yoory C Pinontoan telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaAnies langsung merespons desakan itu dengan jawaban singkat, tetapi tegas.
Baca SelengkapnyaRumah Kepala Dispertaru DIY Digeledah karena kasus ini.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaHerry menyatakan, pengadaan BBM yang kini diusut Polda Riau telah melalui proses yang panjang sesuai aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaLuhut memastikan tidak ada masalah dalam pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menegaskan tak cawe-cawe terkait renovasi JIS.
Baca Selengkapnya