Sudah jadi tersangka UPS, 2 PNS DKI masihkah dapat gaji?
Merdeka.com - Markas Besar Polri menetapkan Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka kasus dugaan mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (USB). Meski sudah berstatus tersangka, keduanya masih bekerja walaupun gaji ditunda.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, ada dua kemungkinan untuk pemberian gaji kepada mereka berdua. Namun, keputusan apapun yang diambil harus mendapat persetujuan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) DKI Jakarta.
"Ada dua opsi. Pertama bisa sementara waktu, begitu beliau tersangkut hal hukum ditunda sementara gajinya. Ditunda sementara pemberiannya. Kalau dia sudah selesai lalu dinyatakan tidak bersalah. Kami rapel," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4).
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi timah? Sebagaimana diketahui, sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
"Kedua menegakkan praduga tidak bersalah sambil menunggu ketetapan, artinya gaji tetap diberikan secara normal," tambah Heru.
Sebelum mengambil keputusan, BKD DKI Jakarta akan melakukan analisa mengenai keputusan untuk kedua pejabat DKI Jakarta tersebut. Bila mereka menyatakan sudah menjadi proses hukum maka harus ditunda pemberian gajinya.
"Kalau BKD bilang, karena ini sudah proses hukum jadi mereka harus mengurus hukumnya dan BKD mengatakan untuk ditunda sementara. Dan apabila di kemudian hari ada yang perlu disesuaikan maka gaji akan dirapel," tutup mantan wali kota Jakarta Utara ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal tersebut diungkapkan saat sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (6/8)
Baca SelengkapnyaMasih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Negeri Batang menetapkan dua tersangka lantaran terlibat tindak pidana korupsi dalam proyek pelabuhan Batang tahun 2015.
Baca SelengkapnyaPerbuatan korupsi para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,9 miliar.
Baca SelengkapnyaHadiman mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi Disdik Sumbar.
Baca SelengkapnyaKPK menduga adanya mark up dalam proyek pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/shelter tsunami di NTB.
Baca SelengkapnyaDua tersangka merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengadaan gerobak di Kemendag.
Baca SelengkapnyaReyna merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kemenakertrans Tahun 2012.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Kejagung menetapkan PB sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa
Baca SelengkapnyaTim penyidik juga telah memeriksa salah saksi proyek pembangunan Shelter.
Baca SelengkapnyaKerugian negara akibat perbuatan para tersangka ditaksir mencapai Rp312 miliar
Baca Selengkapnya