Sumarsono sebut semua gaji PNS di Indonesia telat kecuali DKI
Merdeka.com - Pada awal tahun 2017, roda pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dan beberapa kabupaten/kota lainnya, terusik dengan keterlambatan gaji para PNS. Telatnya pembayaran gaji bagi aparatur sipil negara ini dikarenakan baru masuknya administrasi Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) baru.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Sumarsono mengatakan, bahwa keterlambatan gaji di awal tahun merupakan hal yang wajar dikarenakan banyak administrasi yang belum selesai.
"Semua PNS telat (gajinya) di seluruh Indonesia karena OPD-nya telat dan sedang menyelesaikan dokumen administrasi PPA. Satu Minggu ini ndak masalah semua daerah pasti ada keterlambatan," kata Sumarsono saat dikonfirmasi, Senin (9/1).
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
-
Kenapa gaji telat bikin sedih? 'Gaji telat itu kaya mantan yang nge-ghosting, bikin sakit hati tapi tetep diharap-harap.'
-
Gimana rasanya gaji telat? 'Gaji telat bikin aku rajin berdoa, semoga cepat cair dan bisa makan enak.'
-
Siapa yang paling merasakan gaji telat? 'Sesibuk apa pun wanita, dia tak akan pernah lupa kapan suaminya gajian.'
-
Kapan gaji telat paling terasa? 'Gaji telat bikin aku jadi lebih religius, tiap hari doa: Ya Tuhan, cepetlah gajiku cair!'
-
Bagaimana cara mendapatkan kompensasi delay? Maskapai juga diperkenankan melakukan pembayaran ganti rugi dengan transfer rekening paling lambat 3×24 jam dari keterlambatan atau pembatalan.
Sementara itu, pria yang saat ini tengah mengemban tugas sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan, bahwa keterlambatan gaji tersebut tidak berlaku di Ibu Kota. Karena semua administrasi pemerintahan di DKI Jakarta sudah selesai pada waktunya.
"Untuk DKI tidak terlambat karena kita selesai semuanya ayam berkokok tahun 2017 APBD sudah bisa dipakai," tandasnya.
Untuk diketahui, APBD 2017 DKI Jakarta telah disahkan sejak 19 Desember lalu. Selanjutnya DKI juga melakukan perombakan SKPD, namun pengukuhan sudah dilaksanakan jauh lebih awal dibanding daerah lain, yakni Selasa (3/1).
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani juga tidak menutup kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran.
Baca SelengkapnyaPT Dirgantara Indonesia (PTDI) menunggak pembayaran gaji karyawan.
Baca SelengkapnyaSampai hari ini, PNS mengaku belum mendapatkan gaji 13 dan TPP. Sebagai bentuk kekesalan, mereka menggelar protes.
Baca SelengkapnyaProses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.
Baca SelengkapnyaDiharapkan masalah ini bisa selesai di Desember 2023.
Baca SelengkapnyaPenyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaHari menyebut, ada beberapa alasan mengapa perusahaan belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar THR Lebaran 2024 kepada pekerja.
Baca SelengkapnyaNamun, THR tetap diberikan secara penuh kepada PNS maupun pensiunan meski pembayaran di lakukan setelah Lebaran.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah membenarkan ada sejumlah PTPS belum dicairkan honornya.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca Selengkapnya