'Tak pantas Ahok libatkan TNI dalam kisruh sampah'

Merdeka.com - Persoalan sampah DKI yang dianggap DPRD Kota Bekasi bermasalah tampaknya akan berbuntut panjang. Ketua Forum Komunikasi Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Arif Bawono, melayangkan protes atas ucapan Ahok yang mengancam akan meminta bantuan TNI mengirimkan sampah ke Bekasi.

"Tidak sepantasnya Gubernur DKI Jakarta Ahok melibatkan TNI dalam kisruh sampah dengan DPRD Kota Bekasi. Karena pernyataan beliau itu kami terusik sekali. Kalau pernyataan dia begitu itu, melecehkan TNI namanya," ujar Arif dalam keterangannya yang diterima merdeka.com, Sabtu (24/10).

Arif mengatakan, pernyataan Ahok memang sepintas terkesan sepele. Namun menurutnya, bukan tidak mungkin akan berdampak panjang.

"Itu bisa saja berdampak panjang di kemudian hari, seperti kesenjangan antara warga DKI dengan Bekasi," tuturnya.

Selain Arif, Ketua Pemuda Panca Marga DKI Jakarta Saharuddin Arsyad pun menuturkan hal yang sama. Dirinya mengaku tersinggung dengan pernyataan Ahok.

"Karena seharusnya TNI bertugas menjaga kedaulatan negara, bukan mengangkut sampah," tuturnya. Kami anak tentara merasa tersinggung, TNI itu bukan untuk mengangkut atau mengawal pengelolaan sampah. Ahok kan punya Dinas Kebersihan, ada Satpol PP juga," tuturnya.

Oleh sebab itu, Saharuddin berharap agar kiranya Ahok segera meminta maaf kepada seluruh prajurit atas ucapannya dalam batas waktu 3 hari lamanya.

"Kami mendesak Gubernur menarik pernyataannya. Apabila Ahok bergeming, kami baik dari FKPPI maupun PPM akan melaporkannya ke pihak yang berwajib dengan pasal penghinaan terhadap TNI sebagai institusi negara," tutupnya.

Sebelumnya, secara terang-terangan Ahok menyatakan kepada DPRD Kota Bekasi bahwa dirinya akan mengirim tentara reguler buat mengirim sampah ke Bekasi, jika sampah Jakarta tak tertampung.

"Kita kan tinggal bareng nih, ya kan? Kalau kamu mau maen sok-sokan gitu, kamu tutup saja. Supaya seluruh Jakarta penuh sampah, ini jadi bencana nasional. Gue kirim tentara nganter sampah ke tempat lu di Bekasi," tutur Ahok, Jumat (23/10). (mdk/eko)