Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tanpa seremoni, Ahok dan DPRD DKI resmi teken MoU KUA-PPAS 2016

Tanpa seremoni, Ahok dan DPRD DKI resmi teken MoU KUA-PPAS 2016 ahok hadir rapat apbd dki. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pimpinan Banggar DPRD DKI M Taufik dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016. Namun penandatangan ini berlangsung tanpa seremonial.

"Memangnya kita lagi hajatan apa, seremonial terus. Enggak perlu seremonial-seremonial," kata Taufik di Gedung DPRD Jakarta, Senin (14/12).

Dirinya menjelaskan, pelaksanaan seremonial akan ada saat pengesahan APBD yang akan diserahkan besok. "Nanti seremonial pas Rapat Penyampaian Paripurna RAPBD 2016," ungkapnya.

Orang lain juga bertanya?

Dirinya menjelaskan, dengan adanya penandatanganan tersebut, maka semua lembar dari per SKPD pun sudah ia tanda tangani bersama dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

"Sudah beres, saya dan pak sekda sudah tanda tangan tadi. Pak Gubernur juga sudah tanda tangan. Kini kami tinggal menunggu lampiran dari eksekutif yang diwakili oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Saya harap eksekutif dan seluruh jajaran SKPD bekerja keras merampungkan pekerjaan mereka sebelum Paripurna pengesahan RAPBD 2016, Selasa (15/12) besok yang akan berlangsung pukul 14.00 WIB.

"Tadi saya sudah bilang ke eksekutif bahwa urusan Anda jangan sampaikan ke kami, tugas kami sudah selesai. Anda input (data ke dalam RKA atau Rencana Kerja Anggaran), sudah selesai," tutupnya.

Diketahui, penandatanganan KUA-PPAS 2016 ini memang terlambat dari rencana semula pada 30 November lalu. Meski demikian, Taufik menegaskan keterlambatan tersebut tidak berimbas pada molornya penyerahan APBD 2016 kepada Kemendagri. Dia optimis baik eksekutif dan legislatif bisa menyerahkan rancangan APBD 2016 sebelum 31 Desember mendatang.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
106 Anggota DPRD DKI Jakarta 2024-2029 Dilantik Besok, Anies hingga Ridwan Kamil Diundang
106 Anggota DPRD DKI Jakarta 2024-2029 Dilantik Besok, Anies hingga Ridwan Kamil Diundang

Sebanyak total 106 anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta terpilih periode 2024-2029 bakal dilantik besok

Baca Selengkapnya
Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas
Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun

Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
FOTO: Tok! DPR, Pemerintah dan KPU Akhirnya Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK
FOTO: Tok! DPR, Pemerintah dan KPU Akhirnya Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
106 Anggota DPRD DKI Jakarta 2024-2029 Resmi Dilantik, Ini Daftarnya
106 Anggota DPRD DKI Jakarta 2024-2029 Resmi Dilantik, Ini Daftarnya

PKS DPRD DKI Jakarta memperoleh total 18 kursi. Sedangkan PDIP DPRD DKI Jakarta memperoleh sebanyak 15 kursi.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Komisi II Setujui PKPU Pilkada Akomodir Putusan MK: Terima Kasih Adik-adik Mahasiswa
Komisi II Setujui PKPU Pilkada Akomodir Putusan MK: Terima Kasih Adik-adik Mahasiswa

Rapat dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas, Bawaslu, DKPP dan perwakilan Kemendagri.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RRU Desa, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun dan Maksimal 2 Periode
DPR Sahkan RRU Desa, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun dan Maksimal 2 Periode

Mulanya, Kepala Baleg Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan terkait pembahasan RUU Desa.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR soal Putusan MK:  Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Baca Selengkapnya