Taufik bela Ahok karena ulah Kemendagri coret dana PMP

Merdeka.com - Wakil Ketua Banggar DPRD DKI, Mohamad Taufik, menilai kebijakan Kemendagri soal dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) tersebut terlalu normatif. Padahal, dana suntikan tersebut untuk melestarikan budaya asli Jakarta.

"Ini yang saya bilang Kemendagri sangat normatif, orang salah satu tugas Gubernur melestarikan budaya Betawi, kok malah dilarang. Hal itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Perkotaan," kata Taufik di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/1).

Agar persoalan ini menjadi jelas, DPRD DKI akan memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek, dalam pembahasan draf rancangan APBD DKI 2016 yang telah dievaluasi Kemendagri.

"Saya meminta agar Donny (Reydonnyzar Moenek) hadir di rapat kita. Saya sudah minta ke Sekwan (Sekretaris Dewan) untuk menyampaikan undangannya," jelasnya.

Menurutnya, kebijakan pencoretan dana PMP tersebut sebenarnya tidak dapat dilakukan sepihak. Melainkan, harus melalui prosedur pembahasan bersama antara Pemprov DKI Jakarta, Banggar DPRD DKI dan Kemendagri.

"Bayangin, APBD emang produk siapa? Kita kan? Kalau itu dicoret-coret orang masa kita mau diem aja. Kita perlu tahu apa alasannya, (Kemendagri) perlu menjelaskan dong apa yang dikoreksi, kenapa dikoreksi?," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan selama ini prosedur pembahasan hasil evaluasi APBD DKI 2016 hanya dilakukan melalui surat menyurat. Sehingga, politisi Gerindra ini ingin adanya komunikasi terbuka dan eksplisit antara pihaknya, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kemendagri.

"Kalau cuma surat-menyurat kita enggak ketemu formulanya, sama aja kayak kantor pos dong. Ada banyak yang dikoreksi itu bertentangan dengan Undang-Undang, makanya kita cari tahun jalan keluarnya," tandas Taufik.