Taufik: Gerindra, PKS, PPP, Golkar dan Demokrat tolak interpelasi Anies

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik mengklaim terdapat lima partai yang tidak ikut rencana pengajuan hak interpelasi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penutupan jalan Jatibaru, Tanah Abang. Menurutnya hanya PDIP dan NasDem saja yang setuju.

"Kan interpelasi tuh prosesnya panjang. Siapa yang setuju? Saya sebutin nih Gerindra enggak, PKS enggak, PPP enggak, Golkar enggak, Demokrat enggak. Ya PDIP sama Nasdem berapa?," ungkap dia di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/2)

Taufik mengatakan pengajuan hak interpelasi itu adalah hal yang biasa. Namun dia menjelaskan kebijakan Anies-Sandi adalah kebijakan yang pro rakyat serta seharusnya DPRD harus mendukung dan berpihak ke rakyat.

"Cuma saya mengingatkan (pedagang) kaki lima ini program untuk rakyat kecil begitu loh. DPRD nanti dianggap enggak berpihak sama rakyat," kata politisi Gerindra.

Secara terpisah pernyataan Taufik berbeda dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang mengatakan saat ini rencana mengajukan hak interpelasi sudah terdapat beberapa anggota yang bergabung. Bahkan dia mengklaim dari anggota fraksi selain PDIP dan Nasdem. Namun dia tidak merinci siapa-siapa saja.

"Persyaratan pengajuan itukan sekurang-kurangnya 15 anggota dari dua fraksi gitu. Itu kelihatannya sudah terpenuhi, kan ada beberapa anggota tinggal nanti kita melakukan koordinasi. Banyak lah bukan hanya (PDIP dan Nasdem) itu; ada 4, 5 fraksi atau 6 bahkan. Bukan hanya PDIP dan NasDem enggak. Kan ini hak anggota," kata Gembong

Diharapkan, nantinya Anies-Sandi dapat memberikan penjelasan terkait kebijakan yang diambilnya. Ini tujuan dari adanya hak interpelasi.

"Tetapi dengan banyaknya atau maraknya pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap kebijakan itu yang mungkin belum interpelasi diputuskan bisa saja nanti pak anies dan sandi mengevaluasi kebijakan yang diputuskan itu," tutur dia. (mdk/eko)