Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Taufik soal LHKPN: Anggota dewan diminta kolektif

Taufik soal LHKPN: Anggota dewan diminta kolektif M Taufik dukung Ahok lengser. ©2015 merdeka.com/fikri faqih

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Anggota DPRD DKI, Muhammad Sanusi belum melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) atas kekayaan yang dimilikinya kepada KPK. Hal ini pun dijawab oleh kakak Sanusi, Mohammad Taufik.

Taufik mengatakan anggota DPRD diminta untuk kolektif dalam melaporkan harta kekayaan mereka. Dia pun mengaku hingga saat ini anggota dewan tidak keberatan dan malah menunggu KPK untuk menagih laporan itu.

"Diminta kolektif, kita tungguin. Kan gampang isi LHKPN kalau kita bayar pajak benar tinggal masukin," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (1/4).

Orang lain juga bertanya?

Disinggung soal kesiapan dirinya jika nantinya akan dipanggil KPK, Taufik mengaku siap kapan saja bila harus dimintai keterangan KPK perihal kasus yang menjerat Sanusi. Pasalnya, ruangan Taufik menjadi salah satu dari 4 ruangan yang disegel KPK.

"Saya sebagai warga negara yang baik ikut saja, kapan saja bersedia. Itu perintah partai, dimintai keterangan hadir," tegas Taufik.

Seperti diketahui, total empat ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta yang disegel KPK. Keempat ruangan itu adalah ruang kerja Mohamad Sanusi, di lantai 1 gedung lama DPRD DKI Jakarta, ruang pemantau CCTV di lantai 1 gedung lama DPRD DKI Jakarta, ruang bagian perundang-undangan (persidangan) di lantai 5 gedung lama DPRD DKI Jakarta, dan ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, di lantai 9 Gedung baru DPRD DKI Jakarta.

(mdk/ian)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Delapan Caleg Terpilih di Jabar Belum juga Serahkan LHKPN ke KPK
Delapan Caleg Terpilih di Jabar Belum juga Serahkan LHKPN ke KPK

Berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.

Baca Selengkapnya
F-PKB di DPR Akui Tak Ada Arahan dari Cak Imin soal Hak Angket Pemilu
F-PKB di DPR Akui Tak Ada Arahan dari Cak Imin soal Hak Angket Pemilu

Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Kesaksian Ketua KPU RI Riuhnya Pencoblosan di Malaysia
Kesaksian Ketua KPU RI Riuhnya Pencoblosan di Malaysia

Memang pada awal pembukaan masyarakat datang membludak.

Baca Selengkapnya
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN

Proses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.

Baca Selengkapnya
Belum Setor LHKPN, 53 Anggota DRPD Bali Terpilih Terancam Tak Dilantik
Belum Setor LHKPN, 53 Anggota DRPD Bali Terpilih Terancam Tak Dilantik

Dia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.

Baca Selengkapnya
Mengintip TPS 901 yang Dipakai Para Tahanan di Rutan Bareskrim
Mengintip TPS 901 yang Dipakai Para Tahanan di Rutan Bareskrim

Ada 100 tahanan yang terdaftar akan menggunakan hak suaranya pada 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Penilaian 236 Lahan Terdampak Pembangunan UIII Depok Ditarget Rampung Dua Hari ke Depan
Penilaian 236 Lahan Terdampak Pembangunan UIII Depok Ditarget Rampung Dua Hari ke Depan

Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan.

Baca Selengkapnya