Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Taufik tegaskan boikot rapat dengan Pemprov sampai status Ahok jelas

Taufik tegaskan boikot rapat dengan Pemprov sampai status Ahok jelas Ahok-M Taufik. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan, pihaknya tidak akan menggelar rapat dengan pemerintah provinsi DKI selama status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta belum jelas secara hukum. Taufik membantah pernyataan Sekda Pemprov DKI yang menyebut aksi boikot ini membuat sejumlah perda batal dibahas.

Taufik mengatakan, selama ini tidak ada agenda atau pembahasan yang mengalami kendala. "Saya kira langkah yang diambil ya sudah res dulu lah. Res rapat kerja res pokoknya sampai keputusan itu jelas," ujar Taufik di posko pemenangan Cagub Cawagub Anies Baswedan - Sandiaga Uno, Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (20/2).

Kakak kandung Muhammad Sanusi, terpidana penerima suap pembahasan raperda reklamasi ini mengatakan, Kementerian Dalam Negeri seharusnya memberikan kejelasan, dengan status sebagai terdakwa penistaan agama, apakah pengangkatan Ahok melanggar undang-undang atau tidak.

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, penegasan soal status Ahok penting sebagai langkah preventif DPRD jika Ahok dianggap melakukan pelanggaran.

"Sudahlah Mendagri sekarang keputusannya apa? Misalnya usulan mendagri misalnya Ahok tidak melanggar atau melanggar supaya kami tidak kena imbasnya," ujarnya.

Seperti diketahui, anggota DPRD dari beberapa fraksi enggan mengadakan rapat dengan Pemprov DKI Jakarta. Alasannya tidak lain karena status Ahok sebagai terdakwa kembali menjabat sebagai gubernur setelah non aktif karena masa kampanye.

Wakil ketua DPRD, Trwiwisaksana mengatakan kembalinya Ahok menjadi gubernur telah melanggar hukum dan segala kebijakan yang sia ambil dianggap cacat hukum. Selain itu adanya hak angket di DPR menimbulkan perselisihan pendapat mengenai status keaktifan Ahok menjadi gubernur.

"Hak angket di DPR menimbulkan satu dispute perselisihan pendapat apakah statusnya sudah boleh aktif atau masih non aktif karena Undang-Undang Pemda mengenai status terdakwa," ujar pria yang akrab Bang Sani di gedung DPRD Jakarta, Jumat (17/2).

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok enggan berkomentar banyak terkait aksi boikot yang dilakukan oleh sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timur ini tak mau ambil pusing dengan sikap politik DPRD.

"Kamu ngomong sama DPRD saja. Santai saja lah," kata Ahok sambil tersenyum saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/2).

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada

Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk
PDIP Yakin Revisi UU MD3 Tak Dibahas hingga Pelantikan Anggota DPR: Kami Punya Pengalaman Buruk

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.

Baca Selengkapnya
Tak Diundang, Gibran Nonton Pengumuman Mahfud MD Jadi Bacawapres Ganjar Lewat YouTube
Tak Diundang, Gibran Nonton Pengumuman Mahfud MD Jadi Bacawapres Ganjar Lewat YouTube

Gibran tetap bekerja setelah pertemuannya dengan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dibatalkan.

Baca Selengkapnya
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ahok Tarik Urat Luruskan Ucapan Jokowi Tak Bisa Kerja: Emang Presiden Joki
VIDEO: Ahok Tarik Urat Luruskan Ucapan Jokowi Tak Bisa Kerja: Emang Presiden Joki

Ahok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikabarkan Tolak PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Gerindra
Jokowi Dikabarkan Tolak PDIP Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Gerindra

Gerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Ada Istri Anggota Dewan Larang Suami Datang ke Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada
Ada Istri Anggota Dewan Larang Suami Datang ke Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada

Awiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.

Baca Selengkapnya