Jika Terapkan New Normal, Pemprov DKI Harus Buktikan Kasus Corona Bisa Terkendali

Merdeka.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad mengatakan, cepat atau lambat pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pasti akan terjadi. Apalagi, sebagian besar kelompok masyarakat ekonomi menengah-bawah, memang harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup karena tekanan keuangan rumah tangga.

Untuk itu, dia meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk penerapan tatanan hidup baru atau new normal. Termasuk kepastian adanya penurunan jumlah penyebaran virus Corona di Ibu Kota.

"Harus sudah terbukti bahwa tingkat reproduksi kasus covid-19 sudah bisa dikendalikan oleh sistem layanan kesehatan yang tersedia saat ini. Setahu saya, saat ini tingkat R0 di Jakarta masih di atas 1 dan pertumbuhan kasus positif hariannya juga masih cukup tinggi. Apalagi menjelang lebaran kemarin, contact rate masyarakat sangat tinggi, yang memungkinkan adanya potensi peningkatan penyebaran kasus lagi," katanya kepada merdeka.com, Kamis (28/5).

Selain itu, Pemprov DKI harus memastikan kapasitas dan sistem layanan kesehatan di Jakarta mampu mengidentifikasi, mengisolasi, melakukan tes PCR, melacak kontak dan melakukan karantina secara memadai pada warga terduga covid-19.

"Sehingga, apabila didapati ada warga yang nantinya terinfeksi, dapat dipastikan ia memperoleh penanganan medis yang layak," ujarnya.

Idris menambahkan, Pemprov DKI harus memiliki skenario untuk penanganan dan antisipasi penyebaran pandemi terhadap kelompok rentan, seperti perempuan hamil, disabilitas, lanjut usia, serta warga di daerah pemukiman padat penduduk.

"Pemprov DKI harus menyiapkan sumberdaya yang cukup untuk pengawasan social distancing ketika pengurangan PSBB dilakukan, yakni dengan menempatkan minimal 20–25 petugas 'jaga jarak' di RW-RW," ungkapnya.

Terakhir, Idris mengatakan, Pemprov DKI harus sudah menyiapkan sistem peringatan dini (early warning system) penyebaran covid-19 secara detail soal tingkat reproduksi kasus positif covid-19 sampai pada level RT/RW.

"Sehingga, apabila sewaktu-waktu tingkat penyebaran kasus meningkat kembali, maka pengetatan kegiatan sosial ekonomi bisa dilakukan dengan segera," tutupnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menjelaskan, pemerintah telah melakukan kajian mendalam terkait pengendalian kasus Covid-19 di Tanah Air. Dari kajian sementara, beberapa provinsi sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

"Beberapa provinsi di Tanah Air ini telah menunjukkan gambaran yang bagus, tidak ada lagi secara signifikan penambahan kasus. Kemudian tidak ada lagi perluasan wilayah yang terdampak dan tidak ada lagi penularan lokal yang tidak terkendali," ungkap Yuri di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Rabu (27/5).

Berangkat dari temuan itu, Yuri menyebut daerah-daerah tersebut sudah bisa menerapkan relaksasi pada beberapa peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19.

"Kajian ini tentunya masih awal, dan nantinya akan secara komprehensif kami laporkan kepada gugus tugas pusat untuk kemudian dikaji secara bersama-sama," sambungnya.

Dari kajian yang sama, lahir skenario penerapan physical distancing untuk memasuki fase new normal. Termasuk metode mengukur suhu tubuh bagi warga yang akan diizinkan berada di fasilitas umum dan pusat perbelanjaan.

"Ini masih menjadi beberapa alternatif yang harus dicari solusinya," jelas dia.

Hal yang sama juga tengah dipersiapkan untuk karyawan yang diizinkan bekerja di kawasan industri. Gugus Tugas Covid-19 tengah merumuskan pola mengatur jarak bagi karyawan.

"Apakah kita melakukan selektif kepada industri yang memang diizinkan untuk mempekerjakan orang-orang yang kita yakini kondisi tubuhnya, daya tahan tubuhnya bagus. Misalnya pada kelompok di bawah usia 45 tahun," kata Yuri mengakhiri.