Follow
Ternyata hak angket ke Ahok diajukan oleh Partai Hanura
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mendengar pengajuan hak angket. Ternyata, hak angket diajukan oleh Partai Hanura.
Anggota Fraksi Hanura Fahmi Zulfikar membaca hak angket nomor 136/4071/78 tertanggal 23 Febuari 2015. Dalam surat yang dibacakan oleh Fahmi, terdapat dua poin penting yang menyebabkan DPRD DKI Jakarta harus mengajukan hak angket.
Pertama, Ahok terindikasi melanggar hukum karena menyerahkan APBD DKI Jakarta 2015 yang bukan hasil rapat paripurna bersama SKPD DKI Jakarta. Sebab, mantan Bupati Belitung Timur itu memilih mengirimkan APBD DKI Jakarta 2015 dengan konsep e-budgeting.
-
Siapa yang mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Apa yang diinvestigasi dalam hak angket? Hak Angket DPR RI adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah atau masalah yang dianggap penting.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-
Kapan Koalisi Perubahan bertemu membahas hak angket? FOTO: Momen Anies-Muhaimin dan Pimpinan Koalisi Perubahan Rapatkan Barisan Bahas Hak Angket Dalam momen tersebut, Koalisi Perubahan menegaskan pihaknya tetap solid dalam menyikapi perkembangan politik usai pemungutan suara pada Pemilu 2024. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan (dua kiri) dan Muhaimin Iskandar (kiri) bersama pimpinan Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (dua kanan) dan Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al Jufri (kanan) bersiap memberikan keterangan usai melakukan pertemuan secara tertutup di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Kedua, adalah sikap Ahok kepada anggota legislatif. Sebab Fahmi menilai, mantan politisi Gerindra dan Golkar ini tidak beretika, moral dan perilakunya bukan mencerminkan seorang pemimpin.
"Pengusul hak angket ditandatangani 106 anggota DPRD DKI yang merupakan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta," katanya di hadapan seluruh anggota dewan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2).
Sontak seluruh anggota dewan berseru dan bertepuk tangan seraya menyetujui pernyataan Fahmi.
Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Hanura DKI Jakarta Veri Younevil mengatakan, Ahok melakukan safari politik untuk meminta pembatalan hak angket. Bahkan, dia mengakui, mantan Bupati Belitung Timur ini bertemu dengan Ketua Umum Hanura Wiranto.
"Ahok sudah bertemu dengan seluruh Ketum termasuk Pak Wiranto," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2).
Dia menceritakan, Ahok dalam pertemuan itu meminta dukungan Wiranto untuk membatalkan rencana pengajuan hak angket.? Sehingga DPP memberikan perintah kepada anggotanya di DPRD DKI Jakarta untuk mengurungkan niatnya.
"Tapi waktu itu Pak Wiranto menyerahkan seluruh keputusan kepada fraksi di DPRD DKI. Sebab kami sebelumnya sudah menjelaskan kepada beliau terkait itu," ujarnya.
Veri mengatakan, seluruh fraksi termasuk koalisi Indonesia hebat (KIH) telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan ketum masing-masing soal rencana DPRD DKI yang akan menggunakan hak angket. "PDIP, NasDem, Hanura dan sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada ketum masing-masing, dan mereka semuanya menyerahkan kepada masing-masing fraksi," tutupnya.
Namun, Ahok membantah itu semua. "Tidak. Saya dari dulu sama Pak Wiranto baik saja. Terkait ini belum sempat bertemu. Terakhir bertemu Pak Wiranto sebelumnya Munas," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/2).
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Bahkan, kata Mahfud, naskah akademik yang disusun untuk hak angket sangat tebal sekali.
Baca Selengkapnya
Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Megawati Soekarnoputri semangat menggulirkan Hak Angket untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Airlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca Selengkapnya
Sahroni pun meminta agar pemerintah dan pihak lain tak perlu khawatir dengan adanya usulan hak angket.
Baca Selengkapnya
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnya
Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca Selengkapnya
8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Saat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca Selengkapnya
Kubu paslon Capres-Cawapres Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud kompak menyoroti dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Hak Angket DPR RI adalah wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Baca Selengkapnya