Follow
Wagub Djarot baru tahu PNS di DKI belum gajian
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat belum mengetahui jika pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta belum mendapatkan gaji untuk Januari 2015. Bahkan, dia mengimbau agar 72.000 PNS segera digaji.
"Mosok, ya harus digaji lah," katanya adi Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/1).
Dia menduga, penyebab gaji belum bisa dibayarkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 belum selesai dibahas. Sehingga kejelasan kapan PNS DKI dapat digaji patut ditanyakan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
-
Kenapa gaji telat bikin sedih? 'Gaji telat itu kaya mantan yang nge-ghosting, bikin sakit hati tapi tetep diharap-harap.'
-
Siapa yang menunggak pembayaran? 'Nah, jemaah sulsel itu sudah selesai semua pembayaran ke oknum broker seat, jemaah surabaya yang belum selesaikan. Ini informasi yang saya dapat yah, tapi belum ada kepastian yah,' sebutnya.
-
Kapan THR PNS Depok dibayarkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3).
-
Siapa yang paling merasakan gaji telat? 'Sesibuk apa pun wanita, dia tak akan pernah lupa kapan suaminya gajian.'
-
Bagaimana PKD mendapatkan gaji? Honor atau gaji yang diterima oleh anggota PKD 2024 diatur berdasarkan Surat Menkeu nomor 5/5715/MK.302/2022.
"Itu tanyakan ke ketua dewan dong. Ini masalah APBD DKl 2015," tegas mantan Wali Kota Blitar ini.
Namun, Djarot berusaha keras agar pengesahan APBD DKI Jakarta 2015 dapat segera selesai. "Insya Allah kelar bulan ini," tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, seluruh PNS DKI Jakarta belum mendapatkan gaji untuk per tanggal 1 Januari 2015. Sebab pihaknya perlu mencocokkan data dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
"Jadi Kepala Dinas yang distafkan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jabatan, tunjangan transportasi dan tunjangan eselon. Kalau datanya salahkan bahaya," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta.
Dia menambahkan, nomenklatur PNS DKI Jakarta juga perlu dicocokkan dari hasil program seleksi dan promosi terbuka. Sebab ini berkaitan dengan tunjangan yang akan diberikan kepada PNS DKI Jakarta.
"Nomenklaturnya juga harus dicek ke BKD DKI dan Biro Ortala. Kami tidak mau gegabah membayarkan gaji ini," terang Heru.
BPKD DKI Jakarta saat ini? sudah memiliki dana untuk membayar gaji PNS DKI Jakarta. Dana ini sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014. Sehingga telatnya pembayaran ini tidak akan kaitannya dengan terlambatnya pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2015.
"Nggak ada kaitannya pembayaran gaji dengan pengesahan APBD DKI 2015. Karena kami kan masih memiliki waktu 60 hari," tutup Heru.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca Selengkapnya
Kenaikan gaji PNS 2025 tak dibahas Presiden Jokowi saat Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2024. Hasil akhir di tangan pemerintah Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani juga tidak menutup kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran.
Baca Selengkapnya
Sampai hari ini, PNS mengaku belum mendapatkan gaji 13 dan TPP. Sebagai bentuk kekesalan, mereka menggelar protes.
Baca Selengkapnya
Proses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.
Baca Selengkapnya
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menunggak pembayaran gaji karyawan.
Baca Selengkapnya
Respons mengejutkan Menteri PANRB Azwar Anas saat ditanya rencana kenaikan gaji PNS tahun 2025.
Baca Selengkapnya
Saat menjadi guru PNS, ada setoran uang bulanan dari para PNS ke Korpri Karawang, sebagai satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun PNS.
Baca Selengkapnya
Dia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.
Baca Selengkapnya
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Sejumlah pegawai harian lepas di Jakarta mengeluhkan pendapatannya tak sesuai UMP DKI. Mereka hanya mendapat upah sebesar UMP tahun lalu.
Baca Selengkapnya