Warga melapor KJP anaknya diblokir, Ahok sebut ada toko yang nakal
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengecek pemblokiran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Hal itu sebagai tindak lanjut laporan seorang warga yang menyatakan bahwa KJMU anaknya telah diblokir.
Seorang ibu yang enggan menyebutkan namanya mendatangi Balai Kota dan mengadu langsung kepada Ahok bahwa rekening Bank DKI yang dimilikinya telah diblokir. Padahal, seharusnya siswa pemegang KJMU menerima uang sebesar Rp 18 juta satu tahunnya. Namun dana yang cair baru satu semester saja yakni Rp 9 juta.
Ibu tersebut menceritakan bahwa anaknya telah diterima di Universitas Indonesia (UI) sejak tahun 2016 lalu. Seperti diketahui siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang berhasil masuk perguruan tinggi negeri maka bisa menerima KJMU.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Siapa yang minta perguruan tinggi verifikasi data KIP Kuliah? Oleh karena itu, Suharti meminta perguruan tinggi untuk segera melakukan identifikasi dan verifikasi data mahasiswa penerima KIP Kuliah yang sedang berjalan atau belum menerima KIP Kuliah pada semester genap 2023/2024, serta berkoordinasi dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek untuk memproses pencairan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok berjanji akan mengecek terlebih dahulu mengenai pemblokiran tersebut. Sebab ada beberapa faktor yang membuat KJP bisa diblokir.
"Nanti akan dicek dulu, ada beberapa kejadian diblokir karena dia tukar duit (tukar uang tunai), kan ada toko yang nakal juga. Nah itu akan ketahuan deteksi angkanya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/2).
Selain itu, ibu tersebut juga mengatakan bahwa anaknya juga mendapatkan bidik misi. Bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik.
"Anak saya sudah dapat bidik misi UI. Nah katanya kalau sudah dapat bidik misi, KJMU nya enggak dapat lagi," kata ibu tersebut kepada Ahok.
Ahok kemudian melihat buku rekening Bank DKI yang ditunjukkan oleh ibu tersebut. Kemudian Ahok meminta staf dari pegawai negeri sipil (PNS) DKI mengurusi permasalahan tersebut.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca SelengkapnyaHeru Budi menegaskan, pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bakal dicabut bila ketahuan tawuran dan merokok.
Baca SelengkapnyaDua KJP dicabut itu milik siswa yang terlibat tawuran pada 12 Maret dan 16 Juli di Johar Baru, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca SelengkapnyaSejumlah netizen mengaku KJMU milik mereka dicabut secara tiba-tiba
Baca SelengkapnyaSyarat umum penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan melalui KJMU antara lain berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaPSI menyediakan layanan hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp
Baca SelengkapnyaFraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca SelengkapnyaBantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus.
Baca SelengkapnyaTerdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus, seperti larangan membawa senjata tajam dan terlibat tindakan asusila.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.
Baca Selengkapnya