Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bansos COVID-19 Akan Diubah Jadi Uang Tunai, Ini Tanggapan BUMDes Cilacap

Bansos COVID-19 Akan Diubah Jadi Uang Tunai, Ini Tanggapan BUMDes Cilacap 48.290 Warga Cilacap terima bansos PKH. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Sejak kasus skandal korupsi Bansos COVID-19 yang menyeret Kemensos, Muhajir Effendy selaku Menteri Sosial pengganti sementara (sebelum penunjukan Tri Rismaharini), mengumumkan perubahan bahwa penyaluran bansos untuk wilayah Jabodetabek akan diganti dari barang menjadi bantuan sosial tunai (BST).

Walaupun dapat dikatakan lebih aman dari praktik rasuah, namun menurut Ketua Paguyuban BUMDes Kabupaten Cilacap, Kelik Suatmaji, kontrol terhadap bantuan uang tunai sebenarnya lebih sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan kontrol dari pemerintah hanya pada tahap penyaluran dana. Soal penggunaannya, pemerintah hanya sebatas memberi imbauan pada masyarakat.

“Bantuan sosial tunai itu bisa jadi tidak dibelikan barang kebutuhan pokok penunjang hidup. Bisa saja dibelikan untuk barang lainnya. Ini yang sulit dikontrol,” kata Kelik mengutip dari Liputan6.com pada Rabu (23/12). Berikut selengkapnya.

Model Penyaluran Bansos di Jateng

mensos serahkan bansos di simalungun

©2020 Merdeka.com

Menurut Kelik, pangkal masalah dari praktik korupsi yang menyeret Kemensos adalah penunjukan vendor atau supplier secara langsung. Kondisi seperti ini berbeda dengan Jawa Tengah yang pengadaan dan penyalurannya menggunakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan PT Pos Indonesia. Kelik berpendapat bahwa supplier Bansos COVID-19 melalui BUMDes relatif bebas korupsi.

Kelik menjelaskan, verifikasi pengadaan dan penyaluran barang bansos di Jateng dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pertama, diverifkasi oleh BUMDes dan Dispermandes. Selanjutnya, produk bansos tersebut dicek oleh TKSK. Lalu yang terakhir, produk itu diverifikasi oleh PT Pos Indonesia. Walaupun di wilayah Jabodetabek tak ada BUMDes, namun skema pengadaan dan penyaluran bantuan itu bisa menjadi model.

“Yang terpenting itu adalah pengawasannya mulai dari pengadaan dan penyaluran. Supplier jangan cuma ditunjuk satu dua pihak,” kata Kelik mengutip dari Liputan6.com.

Pengadaan Bansos di Cilacap

jokowi berikan 10 ribu bantuan sembako untuk korban banjir di luwu utara

©2020 Biro Pers Sekretariat Presiden

Kelik menjelaskan, sebanyak 41 dari 268 unit BUMDes di Cilacap menjadi penyuplai produk bansos provinsi. Dengan mengandalkan BUMDes, komoditas sembako itu diklaim bisa terkirim tepat waktu, terjaga kualitasnya, dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk menyalurkan bantuan COVID-19 non tunai dan bantuan lainnya melalui BUMDes. Terbukti, dalam enam kali penyalurannya, bantuan itu dapat dikirim ke semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Kabupaten Cilacap yang jumlahnya mencapai 38.265 keluarga.

Walau ditemukan ada satu dua yang melakukan komplain, namun respon cepat langsung diberikan oleh BUMDes penyuplai untuk menyelesaikan keluhan tersebut.

Kondisi BUMDes di Cilacap

bumdes

©2020 Merdeka.com

Menurut Kelik, BUMDes di Cilacap tersebar di 14 kecamatan. Dia mengatakan bahwa semua BUMDes itu mengutamakan ketepatan waktu dan kualitas komoditas bansos bisa dipertanggungjawabkan.

“Jumlah KPM Bansos itu 38.265 keluarga. Satu paket bansos terdiri dari beras 20 kilogram, telur satu kilogram, kecap 275 mililiter, mi telur 400 gram, lauk pauk Rp 20 ribu, bisa sarden atau abon dan bisa pula yang lainnya,” kata Kelik mengutip dari Liputan6.com pada Rabu (23/12). (mdk/shr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok

Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Bansos Uang Rakyat, Bukan Uang Presiden Apalagi Capres
Cak Imin: Bansos Uang Rakyat, Bukan Uang Presiden Apalagi Capres

Cak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kasus Bantuan Presiden, Dulu Geger Ditimbun Kini Terungkap Ada Korupsi
Kasus Bantuan Presiden, Dulu Geger Ditimbun Kini Terungkap Ada Korupsi

KPK mengungkap korupsi dalam pengadaan bantuan Presiden untuk warga terdampak pandemi.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Kasus Agus Salim! Ini 3 Penyelewengan Donasi dengan Nominal Fantastis di Indonesia
Tak Hanya Kasus Agus Salim! Ini 3 Penyelewengan Donasi dengan Nominal Fantastis di Indonesia

Meski donasi seharusnya digunakan untuk membantu yang membutuhkan, sejumlah kasus justru memperlihatkan dana tersebut diselewengkan.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon

Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela

Cak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP

Menurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Alasan Kemensos Tak Lagi Beri Bansos Berbentuk Barang ke Warga Miskin
Terungkap, Alasan Kemensos Tak Lagi Beri Bansos Berbentuk Barang ke Warga Miskin

Sekjen Kemensos Robben Rico mengatakan, cara sudah dilakukan sejak Januari 2021.

Baca Selengkapnya
Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Presiden Jokowi Naik Jadi Rp250 Miliar, Begini Penjelasan KPK
Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Presiden Jokowi Naik Jadi Rp250 Miliar, Begini Penjelasan KPK

Sebelumnya, kerugian negara akibat korupsi banpres senilai Rp125 miliar.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kaesang Jawab Ganjar dan Anies soal Bansos: Jauh Bermasalah saat Covid Dikorupsi!
VIDEO: Kaesang Jawab Ganjar dan Anies soal Bansos: Jauh Bermasalah saat Covid Dikorupsi!

Kaesang menilai bansos justru bermasalah jika dikorupsi saat Covid-19.

Baca Selengkapnya