Bansos COVID-19 Akan Diubah Jadi Uang Tunai, Ini Tanggapan BUMDes Cilacap
Merdeka.com - Sejak kasus skandal korupsi Bansos COVID-19 yang menyeret Kemensos, Muhajir Effendy selaku Menteri Sosial pengganti sementara (sebelum penunjukan Tri Rismaharini), mengumumkan perubahan bahwa penyaluran bansos untuk wilayah Jabodetabek akan diganti dari barang menjadi bantuan sosial tunai (BST).
Walaupun dapat dikatakan lebih aman dari praktik rasuah, namun menurut Ketua Paguyuban BUMDes Kabupaten Cilacap, Kelik Suatmaji, kontrol terhadap bantuan uang tunai sebenarnya lebih sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan kontrol dari pemerintah hanya pada tahap penyaluran dana. Soal penggunaannya, pemerintah hanya sebatas memberi imbauan pada masyarakat.
“Bantuan sosial tunai itu bisa jadi tidak dibelikan barang kebutuhan pokok penunjang hidup. Bisa saja dibelikan untuk barang lainnya. Ini yang sulit dikontrol,” kata Kelik mengutip dari Liputan6.com pada Rabu (23/12). Berikut selengkapnya.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Siapa yang menolak uang suap ratusan juta? Jujurnya Jenderal TNI Tolak Uang Suap Ratusan Juta Banyak pejabat tersandung kasus korupsi, tapi Mayjen Eddie M Nalapraya justru tak tergiur uang suap.
-
Bagaimana Desa Sukojati mengelola keuangannya? 'Misalnya dalam pembayaran pajak, kami tidak selalu tepat waktu. Intinya dari sisi pengalokasian, belanja, hingga penatausahaannya kami selalu berusaha tepat waktu,' kata Untung.
-
Kenapa sistem ini dinilai bisa menekan politik uang? Sistem proporsional tertutup dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
Model Penyaluran Bansos di Jateng
©2020 Merdeka.com
Menurut Kelik, pangkal masalah dari praktik korupsi yang menyeret Kemensos adalah penunjukan vendor atau supplier secara langsung. Kondisi seperti ini berbeda dengan Jawa Tengah yang pengadaan dan penyalurannya menggunakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan PT Pos Indonesia. Kelik berpendapat bahwa supplier Bansos COVID-19 melalui BUMDes relatif bebas korupsi.
Kelik menjelaskan, verifikasi pengadaan dan penyaluran barang bansos di Jateng dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pertama, diverifkasi oleh BUMDes dan Dispermandes. Selanjutnya, produk bansos tersebut dicek oleh TKSK. Lalu yang terakhir, produk itu diverifikasi oleh PT Pos Indonesia. Walaupun di wilayah Jabodetabek tak ada BUMDes, namun skema pengadaan dan penyaluran bantuan itu bisa menjadi model.
“Yang terpenting itu adalah pengawasannya mulai dari pengadaan dan penyaluran. Supplier jangan cuma ditunjuk satu dua pihak,” kata Kelik mengutip dari Liputan6.com.
Pengadaan Bansos di Cilacap
©2020 Biro Pers Sekretariat Presiden
Kelik menjelaskan, sebanyak 41 dari 268 unit BUMDes di Cilacap menjadi penyuplai produk bansos provinsi. Dengan mengandalkan BUMDes, komoditas sembako itu diklaim bisa terkirim tepat waktu, terjaga kualitasnya, dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk menyalurkan bantuan COVID-19 non tunai dan bantuan lainnya melalui BUMDes. Terbukti, dalam enam kali penyalurannya, bantuan itu dapat dikirim ke semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Kabupaten Cilacap yang jumlahnya mencapai 38.265 keluarga.
Walau ditemukan ada satu dua yang melakukan komplain, namun respon cepat langsung diberikan oleh BUMDes penyuplai untuk menyelesaikan keluhan tersebut.
Kondisi BUMDes di Cilacap
©2020 Merdeka.com
Menurut Kelik, BUMDes di Cilacap tersebar di 14 kecamatan. Dia mengatakan bahwa semua BUMDes itu mengutamakan ketepatan waktu dan kualitas komoditas bansos bisa dipertanggungjawabkan.
“Jumlah KPM Bansos itu 38.265 keluarga. Satu paket bansos terdiri dari beras 20 kilogram, telur satu kilogram, kecap 275 mililiter, mi telur 400 gram, lauk pauk Rp 20 ribu, bisa sarden atau abon dan bisa pula yang lainnya,” kata Kelik mengutip dari Liputan6.com pada Rabu (23/12). (mdk/shr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.
Baca SelengkapnyaKPK mengungkap korupsi dalam pengadaan bantuan Presiden untuk warga terdampak pandemi.
Baca SelengkapnyaMeski donasi seharusnya digunakan untuk membantu yang membutuhkan, sejumlah kasus justru memperlihatkan dana tersebut diselewengkan.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaCak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen Kemensos Robben Rico mengatakan, cara sudah dilakukan sejak Januari 2021.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, kerugian negara akibat korupsi banpres senilai Rp125 miliar.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaKaesang menilai bansos justru bermasalah jika dikorupsi saat Covid-19.
Baca Selengkapnya