Jumlah Uang yang Diterima dari Bantuan PKH Tak Utuh, Warga di Sampang Tempuh Cara Ini

Merdeka.com - Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi Sampang, Jawa Timur melaporkan kasus dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Dugaan pemotongan bantuan PKH itu terjadi di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Kota Sampang, Kabupaten Sampang.

"Laporan tentang kasus ini disampaikan beberapa hari lalu, dan saat ini kami mulai melakukan pengumpulan bahan keterangan dari sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini," terang Kasi Intel Kejari Sampang Ivan Kusuma Yuda di Sampang, Kamis (19/11/2020), dikutip dari Antara.

Libatkan Oknum Perangkat Desa

©2020 Merdeka.com/indonesia.go.id

Berdasarkan laporan yang diterima, dugaan pemotongan dana PKH diduga dilakukan oleh ketua kelompok penerima program yang juga menjabat sebagai salah satu perangkat desa. Pelaku berinisial H, Ketua RT Dusun Ruberuh, Desa Gunung Maddah, Sampang.

Juru Bicara LSM Anti Korupsi Sampang, Amir Hamzan mengatakan, penyelewengan PKH Desa Gunung Maddah yang dilaporkannya sudah berlangsung lama, yakni sejak tahun 2017 hingga 2020. Dana bantuan PKH yang diterima masyarakat pra-sejahtera tidak utuh sesuai nominal penerima manfaat. Mereka menerima potongan secara variatif.

Warga Curiga

Keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan PKH yang mendapatkan bantuan Rp1,9 juta bisa mengalami potongan Rp400 ribu. Ada juga penerima bantuan Rp500 ribu yang harus menerima potongan hingga Rp200 ribu.

"Pemotongannya luar biasa, nominal yang diterima masyarakat tidak sama dengan jumlah aslinya, jadi oknum perangkat desa ini sekaligus ketua kelompok penerima," terang Amir.

Mencuatnya indikasi pemotongan diketahui setelah warga memberanikan diri mencetak buku rekening penerima PKH ke Bank BRI.

Pasalnya, warga selaku penerima manfaat merasa curiga dengan ulah oknum perangkat desanya yang terus mengatur dan mengelola proses pencairan bantuan.

"Selain tidak menerima utuh, ada 70 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta ATM penerima manfaat juga dipegang oleh oknum tersebut," ungkapnya.

Ada Warga yang Tak Menerima Sama Sekali

Tidak hanya itu, proses pencairan bantuan PKH dilakukan di rumah Ketua RT Dusun Ruberuh, bukan melalui Bank BRI. Bahkan, lanjut Amir, terdapat beberapa warga penerima justru tidak menerima sama sekali bantuan selama 4 triwulan.

"Oknum ini minta ke semua penerima bahwa jika ada yang bertanya terkait kartu KPM dan buku rekening agar mengaku dipegang oleh KPM itu sendiri, begitu ulahnya," terang Amir.

Dalam laporannya, dia melampirkan bukti cetak buku rekening penerima PKH, surat pernyataan pemotongan dari penerima, dan bukti data lainnya.

Penegakan Hukum

Pihaknya berharap laporan terkait dugaan penyelewengan bantuan PKH di Desa Gunung Maddah segera ditindaklanjuti untuk diproses hukum.

"Mohon untuk segera ditindaklanjuti agar kecemasan warga terjawab," ungkapnya. Ditemui terpisah, terlapor membantah tudingan itu.

"Semua tudingan itu tidak benar, jadi apa yang ditudingkan itu tidak ada sama sekali dan saya tidak pernah merasa memotong, ini menyangkut nama baik saya," kata koordinator penyuluhan bantuan PKH Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang Moh Holil.

Meski demikian, ia mengakui jika Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima program dipegang dirinya selama tiga tahun terakhir. Kartu ATM tersebut juga baru diserahkan 15 hari lalu kepada masing-masing KPM sebelum kasus ini dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sampang.

Pria berusia 49 itu menjelaskan, alasan kartu penerima program PKH dipegang olehnya atas permintaan dari 70 penerima bantuan. Rata-rata penerima merupakan warga lanjut usia. Khawatir hilang membuat tertunda proses pencairan menjadi alasan utama dirinya mengkoordinir kartu tersebut.

"Kartu memang saya pegang, awalnya bertahap dari 24 kartu terus bertambah seterusnya sampai 70 KPM, tapi sekarang setelah ramai menjadi perbincangan akhirnya kartu diserahkan ke penerima dan baru sadar jika ini salah," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Holil, pihaknya siap menghadapi dan dimintai keterangan oleh kejaksaan terkait laporan yang ditudingkan itu. Hal ini untuk memperjelas segala dugaan pemotongan bantuan PKH di Desa Gunung Maddah. (mdk/rka)