Sebelum Tertangkap KPK, Mensos Juliari Beri Pesan Ini Saat Bagi Bansos di Surabaya

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengumumkan lima tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada Minggu, 6 Desember 2020. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjadi salah satu tersangkanya.

Juliari Batubara sendiri diangkat menjadi menteri sosial (mensos) dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka pada Rabu, 23 Oktober 2019. Selain Juliari, KPK juga menetapkan empat orang lain sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mensos Juliari menyerahkan diri ke KPK pada Minggu, 6 Desember 2020, seperti dikutip dari video yang diunggah @liputan6 (6/12/2020).

Sampaikan Pesan Ini

©2020 Merdeka.com/liputan6.com

Sebelumnya, pada 7 Oktober 2020, Mensos Juliari Batubara meluncurkan bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan dan bansos program sembako 2020. Acara itu diluncurkan di Kantor Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur.

Bantuan tersebut didistribusikan untuk 1,7 juta KPM di Provinsi Jawa Timur. Di Kota Surabaya sendiri bansos disalurkan kepada 114 ribu warga. Bantuan itu didistribusikan oleh DNR Corporation.

Dalam kesempatan itu, Mensos Juliari Batubara menyatakan, penyaluran bansos tidak akan disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu, termasuk Pilkada Serentak 2020.

"Disalahgunakan saya kira enggak bisa, di sini jelas untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kalau disalahgunakan untuk yang lain saya kira sangat kecil kemungkinannya," terang Juliari setelah meluncurkan bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos program sembako 2020, di Kantor Kecamatan Gayungan, Surabaya.

Tegur Sejumlah Kepala Daerah

Mensos juga mengaku telah menegur sejumlah kepala daerah yang berencana menunda penyaluran bansos kepada warga yang berada di daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2020.

Ia meminta para kepala daerah tidak mempolitisasi penyaluran bansos, apalagi mengaitkannya dengan pilkada.

"Iya itu kita sudah tegur beberapa (kepala) daerah, jadi tolong teman-teman kepala daerah ini jangan dipolitisasi," ungkapnya.

Menurut Mensos Juliari, penundaan penyaluran bansos karena daerah menggelar pilkada bukan alasan yang relevan.

"Saya dapat laporan ada juga yang berasnya sudah siap, transporternya sudah siap, tapi ada permintaan penundaan dengan alasan yang mungkin kurang relevan," imbuhnya.

Minta Tak Ditunda

©2020 Merdeka.com

Mensos meminta seluruh kepala daerah segera menyalurkan bansos. Pasalnya, masyarakat yang membutuhkan mengharapkan bantuan datang.

"Saya dalam kesempatan ini meminta dengan sangat teman-teman daerah yang berasnya sudah ada di daerah situ, sudah siap disalurkan, karena warga yang membutuhkan sudah menunggu, jadi tidak relevan lagi untuk menunda," pungkasnya, dikutip dari liputan6.com (6/12). (mdk/rka)