Catatan Merah Anggaran Covid-19 dari BPK

Merdeka.com - Hasil pemeriksaan atas PC-PEN, ada 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan. Nilai anggaran yang disorot mencapai Rp2,94 triliun. Permasalahan terdiri dari 887 kelemahan SPI, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan 3E.

Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp18,54 miliar.

Kesimpulan BPK cukup tegas. Dalam laporan IHPS II tahun 2020, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi covid-19 tidak sepenuhnya tercapai.

Catatan merah dari BPK mengenai anggaran PEN dinilai wajar. Bisa dilihat dari sisi proses anggaran yang sangat birokratis. Penyaluran anggaran PEN cukup panjang dari Pemerintah Pusat sampai ke rumah tangga atau target sasaran. Harus melalui banyak tahapan. Sehingga membuka ruang terjadinya penyelewengan.

"Tidak usah korupsinya dulu, dari segi alur saja sudah memunculkan inefisiensi kemudian ada highcost. Kalau ada highcost yang tinggi, yang diterima masyarakat menjadi lebih sedikit dari yang diharapkan. Maka harus ada perbaikan," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus kepada merdeka.com.

Karena itu harus ada perbaikan sistem dalam penyaluran anggaran PEN. Perbaikan paling mendasar dalam hal database yang kerap tidak valid. Ini terbukti dari catatan-catatan yang disampaikan BPK.

"Misalnya ada orang yang sudah meninggal tapi masih terhitung penerima manfaat. Ini dananya gimana? Jadi data harus valid, skema penyaluran harus efisien dan efektif tanpa menimbulkan celah disalahgunakan," imbuhnya.

Selain itu, anggaran yang dikorupsi atau yang tidak tepat sasaran maupun yang masih mengendap, harus ditagih. Laporan BPK harus ditindaklanjuti dengan proses hukum.

"Kalau sudah terlanjur dikorupsi, pelakunya siapa, harus ditindak secara hukum dan harus menimbulkan efek jera. Uangnya idealnya harus dikembalikan. Karena bukan haknya. Setidaknya asetnya disita," jelasnya.