Duduk Perkara Bantuan Sosial Tak Cair

Merdeka.com - Siang yang terik tidak menyurutkan langkah Ayu Rahma, warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember menuju kantor kecamatan. Hari itu, Ayu bersama dengan warga lainnya berkumpul. Waktunya penyaluran bantuan sosial (bansos) Kartu keluarga Sejahtera (KKS).

Raut cemas cemas. Berjam-jam menunggu, nama ibu dua anak ini belum juga dipanggil. Kekhawatirannya menjadi kenyataan. Namanya tidak tercatat dalam daftar penerima bansos. Malang tak dapat ditolak. Hari-hari suram mulai terbayang di benak Ayu. Kecewa karena bantuan yang diharapkan dapat meringankan beban hidup keluarga yang semakin terpuruk akibat pandemi, tidak diterima.

"Saya sempat kecewa," kata Ayu memulai perbincangan dengan merdeka.com.

Ayu dan keluarganya merasakan beratnya dampak pandemi. Apalagi sejak ada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penghasilan suami Ayu makin tak menentu. Suaminya bekerja serabutan. Sebagai kuli bangunan.

Ada tanya dalam pikirannya. Sebab, di tahun 2020 dia menerima bansos yang disalurkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI). Saat itu BNI menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui sistem yang disebut E-Warong.

Kala itu, Ayu bisa menerima bantuan setiap bulannya berupa paket sembako yang terdiri dari 15 kilogram beras, telur dan kacang-kacangan. Jika dinominalkan sekitar Rp200.000. Dari segi kualitas, bantuan pangan tidak bermasalah. Tak hanya itu. Ayu dan keluarganya juga menerima bantuan Rp500.000 melalui BPNT di awal pandemi.

Beda cerita di tahun ini. Ayu tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BPNT. Ini terjadi saat proses migrasi penyaluran bansos dari BNI ke Bank Mandiri. Di lingkungan tempat tinggalnya, hanya Ayu yang tidak lagi mendapat bantuan.

Satu-satunya bansos yang diterima sejak namanya dicoret dari KKS adalah bantuan 10 kilogram beras. Diberikan Kemensos saat awal pemberlakuan PPKM. "Bantuan diberikan di kantor kecamatan setelah didata Ketua RT," katanya.

Ayu memperjuangkan hak mendapatkan bansos. Dia melapor ke Posko Pengaduan yang dibentuk anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Umar Bashor. Umar Bashor merupakan anggota dewan terpilih dari daerah pemilihan Jember-Lumajang. Dia ikut serta dalam kunjungan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke Jember pada 28 Agustus 2021. Kunjungan kerja yang berbuah kemarahan Risma ke pejabat Bank Mandiri Cabang Jember.

Koordinator Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Jember, Puput Indra Satria menjabarkan, jumlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum tersalurkan dari bank ke warga mencapai 17.000. Angka ini lebih besar dari jumlah yang terungkap saat Risma ke Jember.

Puput menceritakan duduk persoalan yang membuat banyak bantuan sosial tidak tersalurkan ke warga. Awalnya penyaluran melalui BNI. Semua terdistribusi dengan baik. Namun pada 16-21 Februari 2021, dilakukan migrasi penyalurnya ke Bank Mandiri. KKS sudah siap disalurkan. Tetapi pihak bank tidak berkoordinasi dengan PKH masing-masing kecamatan. Dampaknya, banyak warga tidak tahu adanya penyaluran bansos.

"Info itu tidak dikabarkan ke Dinsos, tahu-tahu mereka (Bank Mandiri) datang ke kecamatan, mau menyalurkan KKS KPM, PKH dan BPNT (sembako)," kata Puput.

Penyaluran periode kedua dilakukan Mei 2021. Bank hanya melibatkan agen penyalur, bukan PKH. Akibatnya sisa kartu yang belum dibagikan ke warga masih menumpuk banyak. Pada Juni 2021 dilakukan penutupan bantuan untuk sisa kartu yang tidak didistribukan. Sebab sudah melewati batas waktu penyaluran atau 6 bulan.

Mengetahui banyak bansos belum tersalurkan, pihak bank mengirim surat ke Dinsos Jember. Sekitar Juli-Agustus 2021. Tujuannya meminta perpanjangan waktu penyaluran. Permintaan ditolak Dinsos. Sebab sejak awal penyaluran Dinsos tidak pernah dilibatkan.

"Setelah itu ramai, Dinsos akhirnya mau kirim surat dengan syarat semua pihak dilibatkan mulai dari pendamping PKH, pendamping TKSK, RT RW dan juga perangkat desa serta kecamatan," lanjut Puput.

Setelah itu, pada 7 -11 September 2021, Bank Mandiri secara terus menerus membagikan kartu di masing-masing kantor kecamatan. "Langkah ini untuk memudahkan warga KPM agar tidak perlu lagi datang ke kantor Bank Mandiri di pusat kota Jember. Terutama bagi warga yang tinggal di pelosok desa," jelas Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Jember, Widi Prasetyo.

Persoalan dialami Ayu bukan kasus tunggal karut-marut distribusi bansos. Ini juga terjadi di banyak daerah. Contohnya Provinsi Riau. Hingga akhir Agustus 2021, dari total 72.766 KPM dan KPH, 74 KPM tidak terdistribusi pada tahap 1 dan 202 KPM tidak bertransaksi. Sedangkan, pada tahap II, terdapat 822 KPM tidak terdistribusi dan 2.662 KPM tidak bertransaksi.

Penyebab bansos tidak bisa dicairkan atau kartu kesejahteraan sosial tidak bisa didistribusikan karena terblokir. "Jika lebih dari 105 hari tidak ada transaksi, otomatis dana terblokir dan blokir bisa dibuka setelah ada rekomendasi Kemensos," ujar Gubernur Riau Syamsuar.

Penyebab kedua, lantaran alamat KPM tidak ditemukan. Terutama warga yang pindah domisili. Alasan ketiga karena kondisi geografis. Tempat tinggal warga yang jauh ke tempat penyaluran. Persoalan ini telah diadukan ke Kemensos. Ditargetkan sampai akhir bulan ini sudah rampung.

"Pada saat kunjungan Mensos ke Riau sudah ada komitmen bersama pihak-pihak terkait, agar penyaluran untuk segera dicairkan sehingga di bulan September ini tidak ada lagi yang belum menerima bansos," terang Syamsuar.

Penyaluran bansos di Jawa Barat juga tidak berjalan mulus. Pencarian dana bansos di bank terkendala beberapa masalah. Kondisi ini yang juga sempat membuat Mensos Risma marah-marah. Alasan tidak mencairkan serupa seperti daerah lain. Data penerima yang salah hingga kondisi geografis tempat tinggal warga.

"Kemarin saat ditegur oleh Bu Menteri, diharapkan mereka segera memberikan kepada sasaran agar uang tidak mengendap di bank," kata Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jabar Dodo Suhendar

Data yang dimiliki Dinsos Jabar, penerima BPNT tercatat sekitar 2,8 juta. Sedangkan penerima bantuan sosial tunai (BST) 1,8 juta orang. Seperti diketahui, BPNT dan PKH berasal dari Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS). Sedangkan BST adalah warga yang tercatat dari DTKS namun belum dapat PKH atau BPNT.

"Solusinya tinggal memerintahkan bagaimana di bank ini supaya segera menyalurkan," kata Dodo.

Kisruh Rekening Terblokir

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang ditunjuk dalam penyaluran bansos, pihak BNI menjabarkan beberapa penyebab rekening warga yang terdaftar sebagai penerima bansos terblokir otomatis.

Pertama penerima bansos tidak mengambil haknya selama lebih dari tiga bulan setelah dana masuk. Permasalahan ini sebenernya bisa diselesaikan jika penerima bansos lapor kepada pendamping untuk dilanjutkan kepada Dinas Sosial dan Kemensos.

Kedua karena penerima bansos lupa PIN atau salah masukan pin lebih dari tiga kali. Solusinya cukup datang ke bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara alias himbara terdekat lalu minta buka blokir. Adapun bank yang tergabung dalam himbara adalah BNI, Bank Mandiri, BRI serta BTN.

"Yang harus dilakukan agar rekening e-wallet tidak diblokir, pertama, PIN harus selalu diingat jangan salah input sampai tiga kali. Kedua, harus cepat mencairkan agar tidak diblokir," tutur Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto saat dikonfirmasi merdeka.com.

Pihak perbankan tidak ingin disalahkan dalam kisruh rekening penerima bansos yang terblokir otomatis. Sebab, bank penyalur sudah mengacu kepada aturan-aturan dari Kemensos sebagai pemilik program.

"Ada Permensos, ada juga pedoman umum Bansos 2021 dari Kemenko PMK. Apapun yang dikerjakan oleh bank penyalur, itu mengacu pada aturan-aturan dari pemilik program dalam hal ini Kemensos. Tidak ada yang dilanggar. Kita mesti patuh," tegas Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari.

Pemblokiran rekening pun sudah sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Bahkan mendapat persetujuan dari Kemensos. Sebagai eksekutor, pihak bank tidak bisa memutuskan. Harus atas izin dan perintah Kemensos.

"Kalau ada blokir, itu bank penyalur melaksanakan perintah dari kemensos. Ada perintah. Pasti ada perintah dari pemilik program dalam hal ini Kemensos. Kenapa diblokir? Banyak yang membuat diblokir dan itu pasti Kemensos akan melakukan penelitian lebih lanjut," terangnya.

Mensos Risma mengaku tidak tahu persis jumlah rekening warga yang terblokir. Alasannya data yang diterima setiap harinya fluktuatif.

"Tidak bisa misal hari ini aku ngomong sekian, besok pasti berubah karena bukan diblokir tapi karena kartunya belum diserahkan," tutur Risma.

Risma tidak menjelaskan detail soal duduk perkara rekening penerima bansos yang terblokir. Dia hanya bersikeras agar penyaluran hak bansos dilakukan dan tak boleh tersendat. Risma memastikan rekening warga yang sebelumnya terblokir juga sudah dibuka kembali. Kemensos memberikan kunci gembok, perbankan yang mengeksekusi.

"Sudah, langsung kita buka. Langsung dibuka saat itu. Tidak ada masalah. Saya langsung telepon, ada izin dari bank pusatnya ke daerah. Sudah dibuka, sudah selesai," tegasnya.

Dia mencontohkan di Jawa Tengah, sebanyak 1.800 kartu telah diserahkan kepada warga terdampak pandemi di Semarang. Sementara untuk membantu warga dalam pencairan bansos, Risma meminta pihak bank mengantarkan langsung. Agar lebih efektif ketimbang. Sekaligus solusi dari persoalan tempat tinggal warga yang jauh dari bank.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron meyakini, dalam kisruh rekening yang terblokir bukan semata-mata salah perbankan. Penggunaan uang negara ada mekanismenya. Ada aturan main yang harus dijalankan bank. Apalagi pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat ketat.

"Para pelaksana di lapangan juga tidak sembrono, tidak serta-merta dan harus memenuhi asas yang memenuhi terhadap laporan keuangan negara. Karena ini bukan uangnya Bu Risma. Ini uang negara yang ada mekanismenya dalam hal keuangan negara," tutur Herman Khaeron.

Herman lantas menyindir aksi Risma yang marah-marah lantaran rekening PKM di bank terblokir. Menurutnya, dalam persoalan ini tidak tepat jika pihak bank yang menjadi kambing hitam.

"Ya memang tidak bisa disalurkan kalau blokir. Kalau blokir dari Kemensos kemudian meminta disalurkan oleh bank, ya bank tidak akan bisa menyalurkan. semestinya Bu Risma tahulah proses ini. Mantan birokrat juga."

Penulis: Muhammad Permana, Aksara Bebey, Abdullah Sani, Ronald, Wilfridus Setu Embu, Yacob Billiocta