Anggaran dan alam habis oleh pemimpin tamak

Merdeka.com - Tak hanya di ibu kota, kasus korupsi dari tahun ke tahun semakin menjalar di berbagai daerah. Seperti belum lama ini, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, ditetapkan sebagai tersangka suap penerbitan izin pertambangan.

Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional (TI) Indonesia, Dadang Trisasongko, menyatakan ada beberapa faktor mendasar menyebabkan kepala atau wakil kepala daerah korupsi. Di antaranya yakni keserakahan dan utang pilkada.

"Korupsi tersebut salah satu faktornya sikap serakah para koruptor, apapun posisinya," kata Dadang saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (29/8) lalu.

Menurut dia, tabiat gila harta memicu seseorang melakukan segala cara buat mendapatkan banyak uang dengan cara licik. Namun, ternyata perilaku rasuah juga timbul lantaran biaya digelontorkan saat kampanye Pilkada.

"Utang biaya kampanye adalah satu penyebab korupsi tersebut, di samping memang sikap serakah para koruptor tadi. Selain dua faktor itu, sistem perizinan seperti izin pertambangan, kuota export-import, izin reklamasi dan lain sebagainya yang tidak akuntabel dan tidak transparan, juga bermasalah," paparnya.

Info grafis kepala daerah gemar rasuah ©2016 Merdeka.com

Terkait tingkat korupsi di daerah, Dadang menyatakan sudah menggelar kajian pada tahun lalu. Survei dilaksanakan di sebelas kota, yakni Pekanbaru, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado, Medan, Padang, Bandung, Surabaya, dan Jakarta.

Hasilnya, kota mencatat skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi adalah Banjarmasin (68), kemudian menyusul Surabaya (65), dan Semarang (60). Sedangkan kota dengan skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Bandung (39), Pekanbaru (42), dan Makassar (48).

Temuan lainnya, adalah lapangan usaha dengan tingkat praktik suap paling tinggi adalah minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan. Sedangkan paling rendah adalah pertanian, transportasi, serta hotel dan restoran.

Sektor bisnis dengan 'anggaran' sogokan terbesar adalah konstruksi dengan rerata sekitar 9,1 persen, dan jasa dengan rerata alokasi duit 'salam tempel' sebesar 7,4 persen. Sedangkan rerata praktik suap Migas masih di bawahnya, yaitu sebesar 7,2 persen.

Dadang menyatakan, tingkat korupsi di daerah linier dengan penurunan daya saing dan kelonggaran aturan. Daerah dengan tingkat korupsi tinggi memiliki daya saing dan kemudahan birokrasi.