Mensos Juliari: Anggaran Bantuan Sosial Tak Boleh Langgar Prosedur

Merdeka.com - Kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 3 Maret silam. Satu bulan berlalu, jumlah kasus terus bertambah. Data terakhir 10 April 2020, terdapat 3.512 kasus positif, dengan angka sembuh 282 pasien dan meninggal dunia 306 orang.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menekan angka penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Mulai dari mengeluarkan imbauan agar bekerja dan sekolah dari rumah, penerapan jaga jarak fisik atau phyisical distancing, sampai memberikan izin pada daerah untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Meski kebijakan itu semata-mata untuk memutus rantai penyebaran virus corona, nyatanya dampak buruk sangat dirasakan masyarakat khususnya warga dengan penghasilan harian. Perekonomian mereka goyang karena tidak ada lagi pemasukan. Bahkan sampai pemutusan kontrak kerja karena perusahaannya tidak lagi beroperasi.

Di tengah fokus kerja untuk memerangi wabah ini, pemerintah juga harus putar otak mengatasi kesulitan ekonomi warga. Caranya dengan memberikan bantuan sosial.

Ada dua model penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pemerintah pusat. Yakni dengan pembagian sembako dan pemberian uang tunai.

Bantuan sosial berupa sembako, nilainya Rp600 ribu diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga (KK) warga Jakarta. Bantuan diberikan selama 3 bulan dengan alokasi anggaran Rp2,2 triliun. Bantuan serupa juga diberikan untuk 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK wilayah Bodetabek dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1 triliun.

Sementara masyarakat luar Jabodetabek, bantuan sosial tunai akan diberikan kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) atau bansos sembako. Nilainya Rp600 ribu per bulan dan diberikan selama tiga bulan dengan alokasi anggaran Rp16,2 triliun.

Kepada merdeka.com, Menteri Sosial, Juliari Batubara, menjelaskan bagaimana sistem bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah pusat untuk warga kelas bawah terdampak wabah corona.

Berikut wawancara jurnalis merdeka.com, Lia Harahap dengan Menteri Sosial Juliari Batubara melalui sambungan telepon:

Jenis bantuan sosial apa saja yang diberikan pemerintah pusat untuk warga yang terkena dampak ekonomi akibat corona?Bantuan pemerintah pusat yang baru pertama itu kan bansos sembako yang untuk Jabodetabek. Untuk DKI Jakarta itu 1,2 juta KK, kalau Bodetabek sekitar 600-an KK untuk tiga bulan. Nilainya Rp 600 ribu. Yang terima siapa, yang terima adalah yang di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemegang kartu sembako.

Kemudian di luar Jabodetabek, ada bansos tunai yang namanya BLT itu, untuk 9 juta keluarga. Yang terima juga sama, yang bukan terima kartu sembako, bukan terima PKH, nilainya 600 ribu untuk tiga bulan.

Jadi Rp 600 ribu di Jabodetabek bentuknya sembako, kalau di luar uang tunai, itu juga sama tiga bulan.

Tapi perlu dicatat, itu (bantuan) yang kemensos yang eksekusi, di luar ini masih ada yang kartu prakerja katanya dapatnya tunai juga Rp 600 ribu.

Jadi semua lini kementerian?Iya banyak, hampir Rp 60 triliun bantuan tunai doang. Terus ada lagi nanti, sudah diputuskan tapi lagi digodok, sebagian dari dana desa itu nanti ada juga yang dijadikan bantuan tunai, tapi detailnya tanya menteri desa.

Apakah bantuan dari Kemensos itu sudah mulai disalurkan?Perlu saya jelaskan, yang tadi kita bicarakan itu (penjelasan di atas) nanti tanggal 20. Tapi sekarang, Kemensos sudah mulai turun kasih bantuan, tapi jumlahnya lebih kecil kira-kira Rp 250 berupa sembako, DKI juga sudah ada turun.

Jadi bantuan sementara ini sambil menunggu tanggal 20 nanti?Iya supaya gak kosong, nanti dipikir PHP doang enggak jelas. Itu kita sudah jalan sekitar 50 ribu pos, DKI juga sudah turunin katanya kemarin, jadi di lapangan sudah ada.

Data penerima gimana, pemerintah pusat kasih bantuan, pemda juga kasih bantuan, kemungkinan ada yang menerima lebih?Tentu ada kita sinkronkan datanya, tapi kan enggak mungkin sempurna, orangnya banyak, belum lagi kondisi di lapangan.

Bantuan sementara itu Jabodetabek saja?Iya Jabodetabek saja, karenakan itu pakai anggaran yang ada. Jadi masalahnya itu, semua kementerian itu problemnya lama, anggarannya kan enggak ada yang kita alokasikan buat yang beginian, makanya kemarin ada melewati prosedur, namanya pemerintahan ada administrasi keuangan jadi kelihatan lambat, karena ada prosedurnya. Kalau enggak ada prosedur, 5-6 tahun lagi kita dipanggilin semua, jadi harus tetap tertib administrasi.

Kalau Kemensos, total alokasi anggaran untuk bansos berapa?Banyaklah enggak bisa dihitung lagi.

Alokasi anggaran dari mana saja?Perjalanan dinas sudah dipotong dinas, honor, banyak lah, tapi kita sekarang ini juga enggak mikir gitu. Mikirnya gimana cara bantu masyarakat supaya enggak berkepanjangan.

Soal kolaborasi bantuan dengan Pemprov DKI, besaran bantuannya akan sama dengan yang diberikan Kemensos?Iya sama besaran dikasih DKI dengan Kemensos.

Jadi dari bantuan dari Kemensos untuk Jabodetabek enggak ada uang tunai ya?Iya, enggak ada untuk Jabodetabek

Model penyalurannya bagaimana? Bantuan dari Kemensos disalurkan lewat pemda melalui dinsos atau langsung Kemensos?Gabungan semua, karena jumlahnya banyak makanya kerja harus bareng

Cegah penyalahgunaan?Enggaklah, kan ada tentara polisi ikut. Saya kira enggak ada masalah kok. Kondisinya kan kayak gini, selama ini kan bansos yang diributin itu kan kondisinya tidak sedang kayak gini ada wabah, ini beda.

Laporan rutinnya seperti apa ke Kemensos?Ya paling laporan ke mana saja.

Bantuan diberikan berapa kali?Sebulan dua kali.

PSBB Jakarta sementara ini dua pekan, berarti hanya satu kali bantuan?Ya teorinya kan begitu tapi kan setiap daerah enggak sama, hari ini daerah ini, hari ini daerah lain.

Ada Pemda juga berikan bantuan, itu sama enggak dengan program di atas?Silakan aja, daerah juga boleh masing daerah-daerah. Malah kita juga minta daerah turunin dong bansos-bansosnya karena merekakan kita minta juga me-realokasi anggaran. Itu sangat bagus. (mdk/lia)