Mereka mempermainkan orang sakit

Merdeka.com - Komisioner Ombudsman Dadan Suparjo Suhamawijaya tidak kaget mendengar praktik percaloan di lingkungan Rumah Sakit. Praktik percaloan muncul lantaran belum maksimalnya sistem pelayanan dan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit. Baik itu RS yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun RS milik swasta. Cukup banyak aduan ke Ombudsman perihal layanan kesehatan di RS.

Banyaknya keluhan itu membuatnya berpikir, ada orang-orang yang memanfaatkan celah pelayanan di RS untuk mencari keuntungan pribadi. Seperti yang ditemukan di RSUD Tarakan dan RSUD Pasar Rebo baru-baru ini. "Ini sangat merugikan, orang sakit dimanfaatkan. Orang sakit kok dipermainkan," kata Dadan saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (29/8).

Ombudsman belum pernah menerima laporan atau aduan calo Rumah Sakit. Meski begitu pihaknya ikut menganalisa terjadinya praktik percaloan. Secara tegas dia mengatakan bahwa praktik nakal semacam itu lahir karena ada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat tapi menemui hambatan.

Calo bisa terus beraksi karena kehadirannya seolah 'dibutuhkan' masyarakat yang ingin cepat mendapat penanganan medis. Keinginan dan harapan itu yang belum bisa direalisasikan pengelola rumah sakit.

"Ada percaloan tapi penerima manfaatnya merasa dibantu. Akhirnya enggak lapor. Sebetulnya kalau mau berlaku adil terhadap pasien, kalau ada yang ditawarin calo jangan ambil keuntungan, karena ada pihak yang dirugikan," tegasnya.

Praktik percaloan di rumah sakit tumbuh karena sistem pelayanan tidak memberi kemudahan bagi pasien. Mulai dari ketidakpastian ketersediaan kamar, buruknya manajemen antrean berobat jalan, sampai soal ketidakjelasan waktu pelayanan dokter. Sejauh ini belum semua RS menerapkan sistem informasi mengenai ketersediaan kamar atau fasilitas rawat inap. "Potensi itu memancing peran calo."

Informasi mengenai ketersediaan kamar bisa dibilang sangat minim. Di sisi lain, pasien maupun keluarga tidak bisa mengecek langsung ketersediaan kamar. Seharusnya, akses informasi mengenai fasilitas kesehatan dibuka dan mudah diakses masyarakat. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui ada kamar kosong atau memang sudah penuh.

"Informasi ketersediaan kamar bisa menekan praktik percaloan. Kalau semua sistem online dan bisa diakses publik, calo tidak akan bisa main-main," ucapnya.

Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kuntjoro Adi Purjanto sepakat dengan pernyataan Dadan. Idealnya setiap rumah sakit menyediakan informasi layanan kesehatan yang bisa dengan mudah diakses masyarakat. Salah satunya perihal ketersediaan kamar rawat inap dengan sistem berbasis teknologi informasi.

Sejauh ini baru RS di DKI Jakarta yang sudah menerapkan sistem ini. Tidak semua RS bisa menerapkannya dengan alasan keterbatasan dana. "Sistem online tergantung kemampuan RS, saya yakin semua RS punya niat itu untuk memberi informasi yang bisa diakses di layar. Tapi nantinya semua RS akan mengarah ke sana," ucap Kuntjoro.