2 Menteri ke KPK bahas dana pendidikan yang rawan dikorupsi
Merdeka.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan serta Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin siang hari ini mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka mengaku bakal membahas soal pengawasan penggunaan dana pendidikan lantaran khawatir akan dikorupsi.
Lukman tiba lebih dulu didampingi Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Jassin. Kemudian disusul oleh Anies.
Kepada awak media, Lukman hanya menjawab singkat maksud kedatangannya hari ini. "Mau mengadakan rapat di KPK masalah pendidikan," kata Lukman, di Gedung KPK, Senin (15/12). Sementara Jassin hanya menebar senyum.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang diusulkan KKP untuk anggaran 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif TA 2024 senilai Rp 714,44 miliar atau tepatnya Rp714.440.000.000.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
Anies menyatakan agenda hari ini adalah soal rapat koordinasi tentang pengelolaan dana pendidikan.
"Karena dana pendidikan itu banyak sekali dan sekarang kita mau audiensi lintas kementerian. Yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Bappenas, Kementerian Pendidikan," kata Anies kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/12).
Anies mengatakan, alokasi anggaran negara buat pendidikan mencapai Rp 404 triliun. Duit sebesar itu dibagi lagi dalam beberapa peruntukan. Yakni sebanyak Rp 46 triliun masuk ke kocek kementerian, sedangkan Rp 254 triliun ditelan pemerintah daerah buat mengembangkan pendidikan. Mereka khawatir alokasi dana pendidikan di tingkat pemda sebagian bisa raib lantaran tingkat pengawasan lemah.
"Jadi ke daerah itu Rp 254 triliun dari Rp 404 triliun. Kita sekarang mau rapat koordinasi bagaimana kita bisa mengawasi dan memastikan bahwa dana-dana itu memang untuk seluruh aktivitas pendidikan," ujar Anies. Meski demikian, Anies mengaku belum menemukan indikasi penyimpangan hingga saat ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Nuroji curiga anggaran tersebut hanya dipakai untuk rapat.
Baca SelengkapnyaPanja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca SelengkapnyaLedia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung RI mengaku masih kekurangan anggaran untuk Tahun Ajaran (TA) 2025 mencapai Rp15 triliun.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca SelengkapnyaMuhadjir Effendy mengingatkan alokasi anggaran pendidikan bukanlah untuk sekolah kedinasan
Baca SelengkapnyaKejaksaan menahan eks Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman, tersangka korupsi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 yang merugikan negara Rp8,2 miliar.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Dispendik Jatim dan seorang kepala sekolah SMK swasta korupsi uang pembangunan sekolah hingga Rp8,2 miliar. Begini nasibnya sekarang
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).
Baca SelengkapnyaSementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca Selengkapnya