Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

20 Bacaleg tersangkut kasus korupsi DPRD Kota Malang

20 Bacaleg tersangkut kasus korupsi DPRD Kota Malang 20 Bacaleg terkena kasus korupsi DPRD Malang. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Sebanyak 20 orang bakal calon legislatif (Bacaleg) ikut tersandung dalam kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK (Komisi Pemilihan Korupsi). Nama para Bacaleg tersebut adalah sebagian dari 22 anggota DPRD Kota Malang yang baru saja ditetapkan tersangka.

Ke-20 anggota dewan tersebut tercatat dalam daftar caleg sementara (DSC) Pileg 2019. Mereka adalah Sugiarto (PKS), Choirul Amri (PKS) dan Bambang Triyoso (PKS), Teguh Mulyono (PDIP), Erni Farida (PDIP), Hadi Santoso (PDIP), Diana Yanti (PDIP), Arief Hermanto (PDIP), Choeroel Anwar (Partai Golkar), Ribut Harianto (Partai Golkar), Harun Prasojo (PAN).

Een Ambarsari (Partai Gerindra), Suparno Hadi Wibowo (Partai Gerindra), Teguh Puji Wahyono (Partai Gerindra), Afdhal Fauza (Partai Hanura), Imam Ghozali (Partai Hanura), Mulyanto (PKB), Indra Tjahyono (Partai Demokrat), Asia Iriani (PPP), Mohammad Fadli (Partai NasDem).

Terkait nama Bacaleg tersangka di DCS tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang mengaku tidak dapat melakukan pencoretan dan penggantian. Nama tersebut bisa dicoret jika partai dan yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri ke KPU.

"Terhadap 20 orang yang sekarang berproses hukum, kebetulan ada di DCS, KPU tidak bisa mencoret secara otomatis, sebelum ada keputusan inkrah. Tetapi kalau partai politik dan yang bersangkutan mengundurkan diri ya dipersilakan, akhirnya bisa kita coret," kata Zaenudin, Ketua Komisioner KPUD Kota Malang, Rabu (5/9).

Zaenudin mengatakan setelah muncul di DCS, kemungkinan 6 kondisi yang membuat baceleg dihapus, di antaranya meninggal dunia, tidak memenuhi syarat akibat tanggapan masyarakat, ditetapkan terpidana dan berkeputusan inkrah ada kegandaan pecalonan.

KPU akan melakukan pencoretan karena sebuah alasan, misalkan karena meninggal dunia. Tanpa diganti partai pun, bila Bacaleg meninggal dunia bisa dicoret dan nomor urut di bawahnya akan naik.

"Kalau yang bersangkutan dan partai mengundurkan diri juga akan kita coret," terangnya.

"Kalau tidak ada sebab itu, sampai batas yang ditentukan ya tetap akan muncul dalam DCT," tegasnya.

Pengecualian untuk Bacaleg perempuan yang mempengaruhi prosentase keterwakilan 30 persen di dapil tersebut, masih dapat digantikan. Penggantinya tentunya caleg perempuan.

KPU akan menunggu paling lambat 10 September untuk proses perggantian. Setelah itu akan langsung ditetapkan dalam DCT pada 20 September.

Sementara itu sejumlah partai telah melakukan komunikasi dengan KPU untuk pengunduran diri bacalegnya. Namun hingga saat ini belum secara resmi mengajukan ke KPU secara tertulis.

"Hingga saat ini masih belum ada proses pengajuan pengunduran diri ke KPU. Namun beberapa komunikasi partai politik memang ada yang mengundurkan diri," katanya.

Semua partai politik sudah melakukan komunikasi dengan KPU yang sifalnya konsultasi. Mereka menanyakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan kalau Bacalegnya mengundurkan diri.

"Dari konsultasinya akan mengajukan pengunduran diri, tapi bukti fisik belum ada pengajuan," katanya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
883 Bacaleg Rebutkan 50 Kursi DPRD Palembang, 1 di Antaranya Eks Napi Korupsi
883 Bacaleg Rebutkan 50 Kursi DPRD Palembang, 1 di Antaranya Eks Napi Korupsi

KPU akan memproses dokumen pada 12-15 Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
Korupsi Dana Hibah, KPK Panggil 17 Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024
Korupsi Dana Hibah, KPK Panggil 17 Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024

KPK juga turut memanggil staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Bagus Wahyudono.

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Dinas Peternakan Provinsi Jatim Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah
KPK Geledah Dinas Peternakan Provinsi Jatim Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Selama melakukan penggeledahan, dua petugas polisi bersiaga di depan pintu masuk gedung.

Baca Selengkapnya
KPK Bakal Jemput Paksa Anggota DPR RI Anwar Sadad Jika Mangkir Pemeriksaan
KPK Bakal Jemput Paksa Anggota DPR RI Anwar Sadad Jika Mangkir Pemeriksaan

KPK mengingatkan agar mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu bersikap kooperatif.

Baca Selengkapnya
Daftar Caleg Eks Napi Korupsi dalam DCS: Ada Nurdin Halid, Susno Duadji hingga Irman Gusman
Daftar Caleg Eks Napi Korupsi dalam DCS: Ada Nurdin Halid, Susno Duadji hingga Irman Gusman

Partai Golkar menyumbang paling banyak caleg DPR mantan narapidana yaitu mencapai 9 orang.

Baca Selengkapnya
Sita Uang dan Bukti dari Rumah Dinas Mendes, KPK Segera Periksa Abdul Halim Kakak Cak Imin
Sita Uang dan Bukti dari Rumah Dinas Mendes, KPK Segera Periksa Abdul Halim Kakak Cak Imin

Tessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.

Baca Selengkapnya
Daftar Lengkap Mantan Koruptor Nyaleg, Ada Pensiunan Jenderal Polisi hingga Eks Ketum NasDem
Daftar Lengkap Mantan Koruptor Nyaleg, Ada Pensiunan Jenderal Polisi hingga Eks Ketum NasDem

Daftar para mantan koruptor manju sebagai calon anggota legislatif itu berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Baca Selengkapnya
Bawaslu Jateng Ungkap 16 Kasus Pelanggaran Pemilu, Ini Daftarnya
Bawaslu Jateng Ungkap 16 Kasus Pelanggaran Pemilu, Ini Daftarnya

Bawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah

Baca Selengkapnya
21 Orang Dicegah Bepergian ke Luar Negeri Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, 6 di Antaranya Anggota DPRD Jatim
21 Orang Dicegah Bepergian ke Luar Negeri Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, 6 di Antaranya Anggota DPRD Jatim

Larangan bepergian ke luar negeri berlaku selama 6 bulan ke depan.

Baca Selengkapnya
Gedung Pemprov Jatim Digeledah KPK, Diduga Terkait Pengusutan Dana Hibah
Gedung Pemprov Jatim Digeledah KPK, Diduga Terkait Pengusutan Dana Hibah

KPK menyebut penggeledahan itu merupakan rangkaian dari pengusutan kasus dana hibah

Baca Selengkapnya
Usut Kasus Suap Dana Hibah, KPK Sita Dokumen hingga Periksa Anggota DPRD Jatim
Usut Kasus Suap Dana Hibah, KPK Sita Dokumen hingga Periksa Anggota DPRD Jatim

KPK mencecar para saksi perihal pengurusan dana hibah hingga dugaan aliran suap dari Pokmas.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Capai Rp5,5 Miliar Ini Sederet Nama Tersangka Korupsi Alat Praktik Siswa di Sumbar
Rugikan Negara Capai Rp5,5 Miliar Ini Sederet Nama Tersangka Korupsi Alat Praktik Siswa di Sumbar

Hadiman mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi Disdik Sumbar.

Baca Selengkapnya