3 e-KTP palsu, Dirjen Otda sebut ada yang mau kacaukan Pilkada DKI
Merdeka.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Sumarsono mengatakan polisi telah menyelidiki beredarnya foto e-KTP yang memuat foto orang yang sama namun dengan data berbeda. Disinyalir e-KTP palsu tersebut akan dijadikan alat untuk mencurangi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 mendatang.
"Ada orang usil ngasih tiga e-KTP dengan foto yang sama. Ancaman hukuman yang telah diselidiki polisi ancaman hukumannya tiga tahun dan indikasi kemungkinan ketemu (pelakunya)," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/2).
Sumarsono menjelaskan bahwa pemberian hukuman terhadap tersangka nantinya merupakan kewenangan pihak kepolisian. Pihaknya, hanya bertugas meyakinkan bahwa penggunaan e-KTP palsu atau ganda saat Pilkada tidak akan terjadi.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran calon gubernur di PDIP Jateng? Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menekankan tahapan pengambilan formulir pendaftaran dilakukan hari ini sampai 28 Mei nanti.
-
Bagaimana cara cek DPT Pemilu? Pengecekan data juga bisa dengan memasukkan nama lengkap dan tanggal lahir pada kolom yang disedaiakan
Sumarsono juga mengungkapkan pihak Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) langsung terjun ke lapangan menemui orang yang datanya tertera dalam e-KTP tersebut.
"Tim dukcapil sudah turun menemui orang yang bernama Mada, Saidi dan di sana memang orangnya berbeda. Jadi itu orang iseng yang akan mengacaukan Pilkada DKI Jakarta," tegasnya.
Sumarsono juga menambahkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian, Bawaslu, KPUD DKI Jakarta serta Kemendagri.
"Kita juga berhak mengeluarkan statement bahwa itu tidak benar. Apakah disengaja atau nggak sengaja kita gak tau, tapi jelas orang bikin rusuh bisa juga, mengacau juga bisa. Ini orang-orang iseng yang bisa membahayakan Pilkada DKI," tandasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaPDIP akan membuat kanal pengaduan untuk temuan pencatutan KTP warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menyarankan kepada pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan pencatutan untuk membuat laporan polisi.
Baca SelengkapnyaKPU melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) terkait kebocoran data pemilih tersebut.
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaPemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaMahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, temuan tersebut harus diusut demi memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaKPU RI meminta bantuan terhadap Satgas Cyber, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) serta BIN terkait adanya dugaan kebocoran data pemilih
Baca Selengkapnya