3 Kebijakan Anies yang kontra dengan polisi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan beberapa kebijakan yang justru kontra dengan pihak kepolisian. Mereka menilai kebijakan yang dibuat Anies tak sesuai dengan peraturan hukum yang dibuat oleh kepolisian. Tak hanya satu, melainkan ada beberapa kebijakan yang dianggap dilanggar oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Berikut beberapa kebijakan Anies yang kontra dengan pihak kepolisian:
Jalan Jatibaru Tanah Abang ditutup
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Kenapa Anies-Cak Imin keberatan? Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono membacakan keberatan saksi pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin atas hasil rekapitulasi suara di Bengkulu. Dia mengatakan, saksi Anies-Cak Imin mengaku keberatan karena ada dugaan pejabat memenangkan pasangan tertentu melalui program pemerintah.
-
Bagaimana Anies Baswedan berpendapat tentang demokrasi? 'Kemudian kan dia nyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi, opini,' kata Trubus.
-
Apa yang Anies Baswedan katakan di video yang beredar? 'Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer,' Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar.'Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings.'
Langkah Pemprov DKI Jakarta menutup Jl Jatibaru, Tanah Abang untuk lapak jualan pedagang pernah mendapat kritikan keras dari Direktorat Lalu lintas Mapolda Metro Jaya. Penutupan itu sudah dilakukan sejak Jumat (22/12) lalu dan hanya dilakukan setengah hari mulai pukul 08.00-18.00 WIB.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat itu Kombes Halim Pagarra, menolak penutupan jalan terus dilakukan karena menimbulkan kemacetan yang lebih parah pada daerah lainnya. "Jadi begini, kemarin kan ikut rapat sama Dishub, anggota saya belum laporan terkait hal tersebut. Kalau bagi saya, kalau di situ banyak kendaraan kenapa dibuatkan tempat itu dibikin kaki lima, kalau saya sih nggak bisa sih (tidak setuju), kalau mengganggu lalu lintas," kata dia.
"Tapi kalau memang di situ tidak dilalui sama kendaraan ya bisa saja dimanfaatkan oleh pemda, kalau tidak dilalui oleh kendaraan," katanya saat itu.
Pembatas jalan jadi warna warni
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mempertanyakan maksud dan tujuan pengecatan separator atau pembatas jalan dengan warna warni yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, Yusuf mengatakan, berdasarkan aturan warna seharusnya adalah hitam putih."Untuk marka jalan aturannya adalah warna putih, dengan dasar kalau pun itu trotoar atau pembatas jalan antara pejalan kaki dengan pejalan kali yang lain itu batasnya warna putih atau hitam, hitam putih lah, seperti zebra," kata Yusuf.Menurut Yusuf, setiap garis berwarna yang menurut aturan itu memiliki arti. "Contoh jalur busway, jalur busway yang melewati jalan yang di luar jalur busway menggunakan warna merah marun, itukan ada. Lalu di persimpangan ada cat kuning silang namanya yellow box junction, itu juga salah satu marka jalan," ujarnya.Dia menyarankan agar warna trotoar itu bersifat temporer, seperti tulisan dan gambar menuju Asian Games 2018. Tergantung tujuannya.
Jembatan Penyebrangan Orang di Thamrin
Setelah penutupan jalan Jatibaru, JPO di kawasan Thamrin juga akan dirobohkan. JPO dirobohkan di kawasan Thamrin berawal dari tarhalangnya pemandangan Patung Selamat Datang di Bundaran HI. Dari situlah Anies berinisiatif untuk membuat pelican crossing dan merobohkan JPO. Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa menyesalkan perobohan JPO yang seharusnya menunggu gelaran Asian Games. "Saya juga nggak tahu kenapa itu buru-buru dirobohkan, kan harusnya nunggu Asian Games," kata Royke. Dia menyayangkan sikap Anies yang tidak berkoordinasi dengan polisi. Royke meminta Anies menyelesaikan penyeberangan underpass sebelum merobohkan JPO."Terlalu cepat dilakukan eksekusi, karena memang kenyataannya mengganggu, karena penyeberangan sebidang ini, namanya pelican crossing, orang menyeberang di jalan, bukan elevated atau di atas," kata dia.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan menilai banyak aturan yang dibuat di Indonesia tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan meminta para pakar hukum tata negara memberi pandangan terkait pernyataan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaSehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyebut, ada empat patokan dalam mengambil suatu keputusan.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan, menghadiri dialog rakyat yang digelar Partai Demokrat di Bandung, Minggu (6/8).
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan menyinggung aturan hukum yang bisa diubah semena-mena.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan angkat bicara soal Presiden Jokowi mengatakan seorang Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaDemonstrasi tersebut tepat pada saat DPR yang dengan cepat kilat membuat RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan, perubahan harus dilakukan karena negara ini adalah negara hukum
Baca SelengkapnyaAnies mengaku akan membangun komunikasi dengan semua pihak untuk menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat.
Baca Selengkapnya"Banyak tugas menempel pada satu orang dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi conflict of interest," tegasnya.
Baca SelengkapnyaAnies menjawab mengenai persoalan hukum yang masih tebang pilih hanya tajam ke bawah.
Baca SelengkapnyaKampanye merupakan kegiatan konstitusional, berbeda dengan urusan konser dan urusan non pemilu lainnya.
Baca Selengkapnya