5 Orang Dipanggil Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi di Damkar Depok

Merdeka.com - Kejaksaan Negeri Kota Depok mendalami laporan dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP). Dua perkara yang sedang didalami adalah pengadaan sepatu dan dugaan pemotongan insentif dana bantuan terdampak Covid-19.

Lima orang yang dianggap mengetahui soal pengadaan sepatu dipanggil oleh Kejari Depok. Namun hanya dua orang saja yang datang memenuhi undangan. Mereka adalah mantan Sekretaris DPKP tahun 2018 Ruswanda dan bendahara di tahun 2018 Asep Iman. Sedangkan tiga orang lainnya mangkir.

"Hari ini Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan pemanggilan secara resmi terhadap lima orang. Namun termonitor hingga pukul 11.00 WIB yang dapat hadir hanya dua orang. Dua orang tersebut saat memberikan identitas yang pertama adalah mantan Sekretaris Dinas Damkar Kota Depok, dan satu lagi bendahara periode 2018, sesuai dengan pelaporan," kata Kasie Intel Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu Murdianto, Kamis (15/4).

Kejaksaan mengaku belum menerima konfirmasi alasan ketiganya mangkir. Selanjutnya mereka akan dilakukan pemanggilan ulang pekan depan.

"Untuk 3 orang yang tidak hadir hingga saat ini belum ada konfrimasi dari yang bersangkutan, namun kita bisa melakukan pemanggilan ulang di hari Senin atau Selasa," ungkapnya.

Tiga orang yang mangkir dalam undangan hari ini pegawai berstatus non-ASN. Ketika ditanya kapan kepala dinas akan dipanggil, Herlangga menjelaskan yang bersangkutan belum masuk dalam jadwal. Menurut dia, yang dilakukan pihaknya saat ini masih dalam proses mendalami apakah ada tindakan melawan hukum atau tidak.

"Seperti yang saya katakan tadi untuk kepala dinas belum ada, karena memang belum menyentuh ke sana. Ini kan merangkai keterangan dari yang sudah kita panggil, jadi tidak ujuk-ujuk kita langsung panggil kepala dinas. Kalau memang keterangannya nanti diperlukan pasti kita panggil," tambahnya.

Kejari menerima laporan dugaan korupsi pengadaan sepatu pada Maret lalu. Selain itu pihaknya juga menerima laporan terkait dugaan pemotongan insentif dana Covid-19.

"Honor jadi pada saat pegawai yang bukan PNS kan dapat insentif dapat dia melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, nah itulah yang dipotong. Jadi Sandi (Sandi Butar-Butar, pegawai honorer DPKP Kota Depok) tidak mendapatkan sesuai dengan yang semestinya," katanya.

Untuk mendalami laporan tersebut, pihaknya juga sudah mendapatkan barang bukti berupa fisik sepatu yang dimaksud oleh Sandi. Selain itu, Sandi juga datang ke Kejari Depok membawa bukti berupa dokumen. "Kemarin itu kan Sandi mengklarifikasi, hingga dia merasa Kejari Depok perlu mengetahui dan melihat bentuk sepatu. Makanya dia kemarin bawa dokumen dan sepatu," pungkasnya.