6 Komitmen kuat KPK berantas korupsi sektor pangan

Merdeka.com - Ironis, Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam (SDA) tetapi banyak mengimpor bahan pangan. Kekayaan alam yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Kebijakan impor yang ironis itu seolah memberi gambaran kontraproduktif atas potensi Indonesia sebagai negara agraris. Tengok saja impor bawang putih atau cabai merah secara besar-besaran dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah beralibi, jika impor tidak dilakukan maka harga di pasaran bakal melonjak tajam. Masyarakat pun akan kesulitan mendapat pasokan karena produksi dalam negeri tak mampu diandalkan untuk memenuhi konsumsi.

KPK menyadari ironisme impor pangan ini. KPK pun berkomitmen berantas korupsi sektor pangan yang berpengaruh pada banyaknya impor pangan di Indonesia. Berikut 6 komitmen kuat KPK menyikat korupsi sektor pangan seperti dirangkum merdeka.com:

KPK cium permainan aparat dan mafia impor

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menuding ada permainan antara mafia dengan aparat negara di sektor pangan. Abraham melihat hal itu lantaran banyaknya impor yang dilakukan Indonesia."Impor ini terus berlangsung, ada permainan antara mafia dengan aparatur pemerintah. Maka dibuat seolah-olah produksi kita enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita," ujar Abraham saat diskusi Pekan Politik Kebangsaan di Menteng, Kamis (12/12)Abraham menambahkan jika seperti ini terus, petani Indonesia akan terus miskin. "Ini ironis, negara agraris, yang pernah menikmati swasembada pangan, tapi sekarang kita impor pangan yang bisa kita produksi secara masif, beras, gula, kedelai, daging, garam, dan lainnya," katanya.

KPK sebut banyak kebijakan pangan SBY melenceng

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, melihat banyak kebijakan melenceng di sektor pangan. KPK juga telah meneliti dan telah menyerahkan rekomendasi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Untuk dilakukan perbaikan di sektor pangan. Karena kalau terus bergantung pada impor, ketahanan pangan kita akan hancur, petani terus rugi, lahannya dijual," tuturnya Kamis (12/12/2013)Abraham pun mencontohkan Amerika Serikat. Menurutnya, negara liberal itu tetap memproteksi gandumnya, bahkan menawarkan subsidi sektor pangan. "Kita malah didesak WTO untuk liberalisasi sektor pangan, ini enggak benar," katanya.

Topik pilihan: Kasus korupsi | Abraham Samad

KPK awasi praktik korupsi di bidang pangan

KPK mulai mengawasi potensi terjadinya praktik korupsi di sektor ketahanan pangan. Pengawasan itu dilakukan dengan membuat kajian-kajian dan dikoordinasikan bersama Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, UKP4 dan beberapa perusahaan BUMN."Kami sampaikan ke Pak Menko karena kami sudah buat kajian dan mendapat respon positif. Selanjutnya akan dilakukan meeting dengan topik beda," ujar Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja saat jumpa pers di KPK.Adnan mengatakan kajian yang sudah dilakukan pihaknya termasuk tata niaga daging sapi dan pasokan gas untuk pabrik pupuk. Menurut Adnan, dua sektor itu banyak berpotensi terjadinya praktik tindak pidana korupsi."Mungkin tata niaga daging sapi dan revenue yang banyak kemungkinan kebocorannya jadi ketemu untuk mem-follow up potensi terjadinya korupsi," ujarnya.Menurut Adnan, nantinya hasil kajian itu akan langsung diberikan ke Presiden. Sebab, beberapa waktu lalu hasil kajian itu sempat tidak efektif lantaran hanya sebatas untuk pencegahan."Jadi ke depan hasil kajian KPK akan dikirim ke presiden, DPR, BPK untuk LHA dan hasilnya adalah hearing," ujarnya.Adnan menambahkan penyimpangan terjadi biasanya di rapat-rapat teknis. Rapat itu biasanya menyimpang dari kebijakan presiden dan dari level Menterinya. Untuk itu, KPK mengawasi agar tidak terjadi konflik kepentingan atau perbuatan melawan hukum (PMH)."Ada perubahan penafsiran di level teknis jadi kami menanyakan mengenai teknis apa yang KPK bisa kontribusikan, KPK tidak masuk ke hal teknis tapi mengingatkan aturan, jangan ada konflik kepentingan, jangan ada PMH," tutupnya.

Topik pilihan: Kasus korupsi | Abraham Samad

KPK minta BUMN sektor pangan tak macam-macam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi di sektor-sektor yang rentan terjadi tindak pidana korupsi. Untuk pertama kali, KPK melakukan terobosan dengan menggandeng kementerian-kementerian yang bergerak di sektor pangan."KPK bersama dengan kementerian BUMN dan 7 BUMN lain, melakukan diskusi mengenai core problem dan core business masing-masing BUMN dan koordinasi," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, saat konferensi pers di KPK, Kamis (20/12).Bambang menegaskan, sebesar 70 persen penduduk Indonesia tergolong miskin dan tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA), khususnya di sektor pertanian. Oleh karena itu, potensi akan terjadinya penyelewengan dan tindak pidana korupsi amat rentan sekali."Sehingga bila terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan di sana, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Jadi kalau bisa dibangun sistem meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan maka kita bangun bangsa yang berpihak pada masyarakat luas," jelasnya.Selain itu, KPK juga telah melakukan kajian terkait isu-isu pupuk dan impor daging, khususnya daging sapi. Adapun tujuh kementerian yang digandeng KPK antara lain PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT PTPN III, Bulog, PT Pupuk Indonesia, Berdikari, dan PTPN X.Upaya dan terobosan KPK ini disambut positif oleh kementerian bidang pangan. Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, Muhammad Zamkhani mengatakan membangun sistem ketahanan pahan ini bertujuan guna mencegah terjadinya pihak-pihak yang korupsi."Bersama cari bangun sistem agar tidak memungkinkan celah menjadikan orang korupsi, menyangkut 7 BUMN, ada yang masih perwakilan," ujarnya.

Topik pilihan: Kasus korupsi | Abraham Samad

KPK minta SBY benahi tata niaga daging

Kasus kuota impor daging sapi rupanya membuat KPK banyak belajar. KPK juga mengaku telah memberikan saran kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan perbaikan tata niaga strategis daging sapi.Hal ini terungkap saat KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan KPK telah mengusulkan kepada presiden beberapa waktu lalu untuk melakukan perbaikan soal daging sapi."Inti saran perbaikan KPK ke presiden, mendorong kekuatan lembaga peternak sapi rakyat dalam pemasaran, mendorong melalui pembentukan koperasi peternak dan mendorong pengembangan industri melalui revitalisasi sapi ternak," jelas Abraham di hadapan anggota Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6).Selain itu, KPK juga meminta kepada presiden agar melakukan perbaikan dalam kebijakan impor daging sapi yang lebih transparan, guna menghindari terjadinya kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan suap antara penyelenggara negara dan pihak swasta."Melakukan perbaikan kebijakan import lebih transparan dengan keberpihakan pada peternakan rakyat. Melakukan perbaikan tata laksana importasi dan mengintegrasikan badan-badan otoritas di pelabuhan," tutur dia.Dalam kesempatan yang sama, KPK juga memaparkan beberapa persoalan korupsi yang masuk ke dalam skala prioritas KPK dalam proses pencegahan dan penindakan. Salah satunya adalah sektor pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak."Nasional interest sektor ketahanan pangan menyangkut hajat hidup orang banyak, korupsi di sektor ini menambah penderitaan rakyat, dan mengancam integritas nasional, KPK tidak berhenti dalam satu kasus semata, KPK juga menyasar program integritas sehingga menjadi budaya bangsa ke depan," tandasnya.

Topik pilihan: Kasus korupsi | Abraham Samad

KPK sampai turun tangan urus penyelewengan raskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan rapat koordinasi soal program raskin bersama beberapa kementerian dan BUMN. Rapat koordinasi itu akan membahas paparan hasil kajian Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.Yang diundang dalam rapat tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bulog. Namun, baru Kementerian Dalam Negeri saja yang telah hadir di KPK."Akan koordinasi terkait konsep raskin," ujar Gamawan yang mengenakan batik biru putih, di KPK, Kamis (3/4).Menurut Gamawan, memang terjadi masalah dalam subsidi raskin tersebut. Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi agar penyaluran raskin berjalan baik."Karena selama ini ada masalah," jelasnya.