ACC serahkan hasil analisis kasus reklamasi Makassar ke Kejati
Merdeka.com - Pegiat antikorupsi Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Rabu (27/4), terkait kasus dugaan korupsi di mega proyek reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) di sepanjang pesisir pantai barat Kota Makassar.
"Tujuannya kita datang ke kantor Kejati bukan pelaporan, tapi koordinasi saja bahwa memang kasus ini sementara disidang TUN (Tata Usaha Negara) terkait izinnya. Pihak Kejati Sulsel juga meminta pendapat ACC terkait posisi mega proyek CPI itu," kata Abdul Kadir Wokanubun, wakil ketua badan pekerja ACC Sulawesi kepada wartawan usai pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Hidayatullah, Rabu (27/4).
Pendapat ACC memang ada potensi korupsi mega proyek reklamasi CPI, tetapi dalam kesempatan pertemuan itu ACC tidak memberikan dokumen apa pun karena memang datang ke Kejati bukan untuk melapor melainkan untuk koordinasi.
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Bagaimana dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Diduga dalam pelaksanaannya dana tersebut banyak digunakan untuk pembelajaan fiktif,' ujarnya. Selain itu, Douglas menjelaskan, telah terjadi mark up atau menaikan harga belanjaan serta kesalahan prosedur dalam menggunakan dana hibah tersebut.
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
Hanya saja, tambah Kadir, ACC menyerahkan hasil analisis yang dibuat tim ACC terkait CPI tersebut dan langsung diterima oleh Hidayatullah. Antara lain potensi korupsi atau penyelewengan uang negara itu, seperti ada beberapa dana intensif yang sedianya untuk pembangunan daerah termasuk infrastruktur jalan, tetapi ternyata digunakan untuk pembangunan CPI.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin membenarkan kedatangan pegiat antikorupsi itu salah satunya terkait kasus dugaan korupsi CPI.
"Saat ini di Kejati Sulsel, intelijen khususnya tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan data terkait CPI itu. Yah kita tahu ACC ini juga konsen dalam pemantauan kasus-kasus dugaan korupsi sehingga digelar pertemuan ini. Dimaksudkan agar terjadi sinergi kedua belah pihak dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan kasus dugaan korupsi," jelas Salahuddin.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setidaknya anggaran sekira Rp60 miliar diselidiki Kejari Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaAtas transaksi tersebut, penyidik Kejati Jatim pun menemukan beberapa indikasi penyimpangan.
Baca SelengkapnyaKejati Jatim melakukan penggeledahan di kantor PT INKA yang berada di Jl Yos Sudarso, Madiun, pada Senin, 15 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaKejagung mengusut kasus korupsi pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023.
Baca SelengkapnyaKepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK belum mengungkapkan nilai rumah mewah itu dan proses pendataan terhadap aset tersebut masih berlangsung.
Baca SelengkapnyaPolda Jateng juga akan menggandeng instansi dalam rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca SelengkapnyaAdapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perusahaan swasta pemberi uang kepada mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.
Baca SelengkapnyaPenyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.
Baca Selengkapnya