Ada 6.471 Kasus Corona, Bupati Kukar Terapkan PPKM 14 Hari Mulai Besok

Merdeka.com - Pemkab Kutai Kartanegara, memutuskan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama 14 hari. Tingginya kasus Covid-19, jadi pertimbangan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, menutuskan PPKM mulai 27 Januari-9 Februari 2021 mendatang.

Keputusan itu, menyusul keluarnya Surat Edaran (SE) bernomor : P-34/DINKES/065.11/01/2021 tentang PPKM pada masa Pandemi Covid-19 di wilayah Kutai Kartanegara, tertanggal 25 Januari 2021. Surat edaran itu berisi 11 poin, dan diteken Bupati Edi Damansyah.

"Bahwa berdasarkan data hari ini, ada 6.471 kasus terkonfirmasi positif, yang terdiri dari 1.241 kasus aktif, 5.097 kasus sembuh, dan 123 kasus meninggal dunia," kata Edi, dikutip dari SE diterima merdeka.com, Selasa (26/1).

Edi menerangkan, kasus Corona dalam dua pekan ini, mengalami penambahan signifikan, berakibat pada meningkatnya tingkat hunian di rumah sakit. "Ini hampir melampaui kemampuan fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan di Kutai Kartanegara," ujar Edi.

Dalam PPKM, untuk menekan laju perkembangan kasus Covid-19 di Kutai Kartanegara, maka Pemkab Kukar menutup semua area publik dan tempat wisata milik pemerintah, yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Tempat wisata yang dikelola swasta sementara masih diizinkan dengan pembatasan aktivitas dibatasi sampai jam 5 sore, tidak diperbolehkan menginap/berkemah di lokasi wisata, dan jumlah pengunjung 25 % dari kapasitas yang tersedia serta wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat," sebut Edi.

Dalam SE itu, Pemkab Kukar juga menghentikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab, BUMD/BUMN, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan/keagamaan, baik di dalam maupun luar ruangan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar (lebih dari 20 orang atau 25% dari kapasitas ruangan).

Selain itu juga menerapkan 75% Work From Home (WFH) dan 25% Work From Office (WFO) bagi semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang tidak menjalankan fungsi pelayanan publik. Selain itu juga melarang seluruh kegiatan masyarakat yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar ruangan, yang bersifat keramaian/mengumpulkan massa, seperti Car Free Day, event-event olahraga/budaya, konser musik dan kegiatan lomba.

"Juga membatasi perjalanan dinas ASN dan pejabat ke dalam atau luar wilayah Kukar, maupun menerima kunjungan dari luar daerah. Juga membatasi operasional pasar rakyat hingga jam 8 malam, operasional restoran, angkringan, kafe, dan lainnya hingga jam 9 malam, serta penerapan protokol kesehatan pelaksanaan ibadah dengan pembatasan umat/jemaah/jemaat maksimal 50% dari kapasitas rumah ibadah," demikian Edi.