Ada peluru nyasar ke DPR, Fahri Hamzah minta Anies urus pemindahan lapangan tembak
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan lapangan tembak di dekat Gedung DPR dipindahkan. Hal ini menyusul adanya peluru nyasar ke ruang kerja anggota Komisi III DPR Wenny Warouw dan Bambang Heri Purnomo di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/10).
"Lapangan tembak harusnya direnovasi, jangan di situ lagi. Kalau dia di dalam kota, underground harusnya, jangan di atas. Bahaya. Bisa banyak peluru nyasar," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10).
Fahri menyarankan pemindahan itu diurus oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, kata dia, Anies lebih memiliki kompetensi untuk mengelola pemindahan lapangan tersebut.
-
Dimana penembakan terjadi? Tragedi itu terjadi di halaman parkiran Mapolres Solok Selatan pada Jumat (22/11) sekira pukul 00.15 WIB.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Di mana penembakan terjadi? Tiga pemuda yang menjadi korban penembakan yakni RS, DS dan YL. Mereka sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, Kabupaten TTU.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Di mana peristiwa penembakan terjadi? Dalam video tersebut tampak empat pemuda berjalan di antara reruntuhan di daerah Al-Sika di Khan Younis, Jalur Gaza selatan pada awal Februari lalu. Daerah ini hancur akibat pengeboman dan operasi militer Israel.
"Makanya ini saya bilang saya minta tolong ke Pak Anies Baswedan saja. Mungkin dia lebih punya imajinasi untuk mengelola kawasan ini karena Setneg itu sudah terlalu numpuk kerjaannya," ungkapnya.
Menurutnya permasalahan ini sudah pernah dibahas DPR bersama empat menteri. Namun pembahasan tersebut tidak membuahkan hasil. Karena itu dia menyarankan pemindahan lapangan tembak ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Ya sekarang saya minta Pemprov DKI saja, mungkin jadi bagian tata kota DKI. Meskipun kawasan ini ada 278 hektare. Itu yang ngobtrol Mensesneg melalui GBK itu. Kantornya itu di gedung KONI itu," ujarnya.
Fahri juga menyarankan Pemprov DKI untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengatasai hal ini. Terutama dengan pihak Sekretariat Negara (Setneg).
"Nah sekarang kalau pemerintah pusat berat, tolong pemerintah DKI yang atur itu, bagaimana caranya? Ngomong sama pemerintah. Ini kan kawasan ibu kota. Masa bikin isu sensasi begini terus enggak ada henti-hentinya. Hanya karena kita enggak mau mengurus tata kota dan mumpung DKI punya kewewenangan tata kota, ya ngomong lah sama Setneg," ucapnya.
Diketahui, dua ruang kerja DPR di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10) diduga terserang peluru nyasar. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB di lantai 13 ruangan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Heri Purnomo dan di lantai 16 ruangan Anggota Komisi III Wenny Warouw.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kehadiran Habiburokhman di atas mobil komando mendapat penolakan keras dari massa pendemo.
Baca SelengkapnyaRatusan massa terdiri dari pelbagai elemen masyarakat itu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR sejak Kamis (22/8) pagi.
Baca Selengkapnya"Ya itu resiko dari sebuah kegiatan," kata Heru di Jakarta.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR menyoroti kebakaran Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/3) malam.
Baca SelengkapnyaHingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung
Baca SelengkapnyaRekayasa lalu lintas dalam rangka mengantisipasi kepadatan kendaraan selama aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPolisi ke depan lebih baik membawa pentungan seperti di negara maju.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaPolisi juga sudah mengamankan barang bukti. Antara lain video yang viral beredar dan CCTV.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api
Baca SelengkapnyaHeru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca Selengkapnya