Ade Yasin Sebut Tunggakan Pemerintah ke 4 RSUD Kabupaten Bogor Rp200 Miliar Lebih
Merdeka.com - Bupati Bogor Ade Yasin menyebut tunggakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap klaim pelayanan pasien Covid-19 di empat RSUD di Kabupaten Bogor sekitar Rp260 miliar sejak 2020.
"Itu dari empat RSUD yang ada di Kabupaten Bogor. Yang sudah selesai secara administrasi dan tinggal menunggu pencairan itu sekitar Rp61 miliar. Dan masih ada dispute (selisih) sekitar Rp200 miliar," kata Ade Yasin di Bogor, Senin (5/7).
Saat mengikuti rapat koordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Ade menyampaikan terkait piutang ini. Karena menurutnya piutang sebesar itu dapat berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung? Pucuk Pimpinan Sepak terjang Kasil berhasil membuat dirinya dipercaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap klaim di tahun 2023? Sampai dengan tahun 2023, BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya, seluruh pembayaran klaim telah membiayai peserta JKN yang sakit, melalui dana yang telah dibayarkan langsung ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu bahkan lebih cepat dari ketentuan.
-
Siapa yang mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Apa yang dikembangkan Pemkot Bontang usai pandemi? Cara Pemkot Bontang Kembangkan UMKM Usai Pandemi Covid-19 Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
"RSUD kan menerima pasien Covid-19. Diberi pelayanan semaksimal mungkin karena nanti ditanggung Kemenkes. Tapi ternyata, klaim yang diajukan banyak yang ditolak, selisihnya lebih dari separuhnya. Ini kan bingung," kata Ade.
Beberapa waktu lalu, Ade sempat mengungkapkan, bahwa tidak semua klaim pembiayaan yang diajukan rumah sakit bisa cair 100 persen. Karena hanya pasien Covid-19 yang mendapat perawatan selama 14 hari yang bisa diklaim.
"Begini. Rumah sakit terbatas fasilitasnya. Jadi setiap pasien Covid-19 yang bergejala sedang dan berat yang kemudian dirawat, saat sebelum 14 hari gejalanya mereda atau menjadi ringan, kami sarankan untuk pulang dan melakukan isolasi mandiri, agar pasien lain yang bergejala sedang dan berat bisa mendapat perawatan. Supaya ada skala prioritas yang dilayani," kata Ade.
Dengan keuangan yang kian kembang kempis, rumah sakit kini harus berjibaku dengan ketersediaan alat pendukung medis yang ada. Ade pun berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes memberi perhatian kepada pemerintah daerah.
"Harusnya lebih aware dengan kondisi Covid-19 sekarang. Kita banyak kebutuhan obat-obatan, oksigen dan lainnya. Kita gimana mau beli itu semua kalau uangnya belum cair. Sementara pelayanan harus tetap berjalan," tegas Ade.
Diketahui, rekap klaim yang sudah melewati verifikasi BPJS Kesehatan dan Kemenkes dari empat RSUD yang ada di Kabupaten Bogor sebesar Rp61,9 miliar. Terdiri dari RSUD Cibinong Rp40,5 miliar, RSUD Ciawi Rp7,5 miliar, RSUD Cileungsi Rp6,4 miliar dari RSUD Leuwiliang Rp7,9 miliar.
"Itu yang sudah selesai secara administrasi. Tinggal dicairkan. Tapi belum sampai saat ini," kata politisi PPP itu.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi berhasil menetapkan seorang tersangka berinisial HC.
Baca SelengkapnyaKejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.
Baca SelengkapnyaSebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca SelengkapnyaKejati Sumut telah menahan mantan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan dan Robby Messa Nura.
Baca SelengkapnyaPerkara ini terjadi pada proyek pengadaan APD Covid-19 dengan nilai kontrak sebesar Rp39,9 miliar pada tahun 2020
Baca SelengkapnyaNilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.
Baca SelengkapnyaSejumlah jaksa penyidik Pidsus Kejari Batam memasuki ruangan di lantai dua di salah satu gedung RSUD Embung Fatimah sekitar pukul 12.00 WIB.
Baca Selengkapnya"Kami berhentikan sementara demi pemeriksaan di inspektorat," kata Bobby
Baca SelengkapnyaMantan pejabat Kemenkes membocorkan ada perintah dari pimpinannya terkait pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Baca SelengkapnyaCalon bupati Karawang, yang merupakan petahana Aep Syaepuloh akan menambah rumah sakit umum daerah di kecamatan memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas.
Baca SelengkapnyaBupati Bandung mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya.
Baca Selengkapnya"Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit bukan jadi sembuh, bukan jadi sembuh jadi miskin"
Baca Selengkapnya