Agum Gumelar: Intelijen RI kuat namun kurang terkoordinir
Merdeka.com - Salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres , yakni Agum Gumelar, menyebut bahwa intelejen bisa diandalkan untuk menghalau berbagai tindak terorisme.
"Intelejennya kuat di masing-masing. BIN-nya kuat, BAIS-nya kuat, Intel polisinya kuat, tapi belum terkoordinir dengan baik. Ini mungkin ada suatu upaya mengkoordinir intel ini, supaya menjadi satu kesatuan Intelejen yang baik dan bisa bertindak tepat dan terukur," ucap Agum Gumelar di Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Dia menuturkan, mekanisme kerja dari para intelejen memang harus diubah dan diperbaiki.
-
Bagaimana Agum Gumelar menjadi Perwira TNI? Jadi Perwira TNI AD Tahun 1965, berangkatlah Agum ke Magelang.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Siapa yang melatih intelijen Indonesia? Tak lama kemudian, agen-agen Mossad mulai melatih dinas intelijen Indonesia dan sejumlah personel militer.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
-
Siapa yang memimpin penculikan para jenderal? Doel Arif mendapat tugas menculik para Jenderal Angkatan Darat di malam kelam itu. Doel Arif menjadi Komandan Pasukan Pasopati dalam Gerakan 30 September.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
Dia menuturkan, tidak ada yang kecolongan, menyusul masih banyak WNI yang dari Suriah bisa lolos kembali ke tanah air. Menurutnya tak gampang mengawasi.
"Memang ada masukan ke saya, terhadap WNI yang ke Suriah, ke Irak mendukung ISIS, yang sudah teridentifikasi, cabut saja paspornya. Ini masukan ke saya. Apakah itu bisa dibenarkan atau tidak, perlu dipertimbangkan. Saya rasa perlu dicabut paspornya, itu sebagai konsekuensi melanggar hukum dan mengkhianati bangsa dan negara," tutur anggota Wantimpres tersebut.
Tanggapi Koopsusgab
Di sisi lain, Agum menilai, pelibatan komando operasi khusus gabungan (Koopsusgab) jangan dipermanenkan sifatnya. Melainkan situasional.
"Mungkin situasional ya itu menurut saya," ungkap mantan Komandan Kopassus itu.
Mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ini, juga menyebut tetap pihak Kepolisian yang akan berada di depan atau memegang komando. Sehingga pelibatan TNI, cukup melihat kondisinya, diperlukan atau tidak.
"Seperti Tinombala, itu kan Kendali operasi di Polisi, tapi dilibatkan Kostrad dan petugas organik TNI. Dalam menghadapi teror pun harus seperti itu," sebut sang anggota Wantimpres .
Sumber:Liputan6.com
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN Prabowo-Gibran menilai Anies dan Ganjar tidak punya kapastitas untuk menilai hal tersebut.
Baca SelengkapnyaDave meyakini tim yang dipimpin Budi Gunawan berakar pada keahliannya dalam mengelola lembaga strategis.
Baca SelengkapnyaMenko Polkam Budi Gunawan menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas sebagai fondasi penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan telah banyak intel yang tersebar di berbagai lini, untuk mengawasi para pejabat.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani melantik Tim Pengawas Intelijen DPR.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengaku sependapat dengan Ganjar terkait solusi tumpang tindihnya kewenangan mengatasi persoalan keamanan.
Baca SelengkapnyaIa optimistis Menko Polkam yang baru, Budi Gunawan, mampu mengorkrestasi sejumlah permasalahan tersebut
Baca SelengkapnyaCapres Anies serta Ganjar memberikan poin penilaian terhadap kinerja Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo
Baca SelengkapnyaMalam keakraban atau makrab digelar pada hari kedua retreat di Akademi Militer Magelang.
Baca SelengkapnyaSeharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.
Baca SelengkapnyaGanjar mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia terkait keamanan.
Baca SelengkapnyaBadan Otorita IKN Jamin Keamanan Wilayah Ibu Kota Nusantara, Begini Strategi Dijalankan
Baca Selengkapnya