Ahok didemo, kebijakannya dianggap tidak pro warga DKI

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai selama menjabat dianggap tidak pernah membuat kebijakan yang pro-rakyat. Bahkan, dia juga dianggap gagal melakukan komunikasi dengan bawahan dan masyarakat.

Warga yang tergabung dalam 'Masyarakat Jakarta Cabut Mandat Gubernur DKI Jakarta (Ahok)' melakukan aksi penggalangan tanda tangan untuk meminta Ahok turun dari jabatannya. Aksi ini dilakukan di depan Hotel Pullman, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.

Ketua Jaringan Pemuda Bergerak (Jamper) dan juga inisiator penggalangan tanda tangan ini, Gea mengatakan, Ahok telah gagal melakukan komunikasi dengan masyarakat. Bahkan dengan bawahannya sendiri, mantan Bupati Belitung Timur ini sulit untuk melakukannya.

"Ahok saat melakukan komunikasi sosial selalu gagal. Gubernur Jakarta harus berkomunikasi, membangun manusia. Masyarakat melihat Ahok arogan dan selalu gagal," katanya, Minggu (22/2).

Dia menambahkan, kinerja Ahok sangat jauh berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Joko Widodo (Jokowi). Karena mantan Politisi Gerindra dan Golkar tersebut lebih mementingkan pembangunan fisik, bukan warganya.

"Jokowi lebih memanusiakan manusianya. Karena selama ini Ahok hanya melakukan pembenaran kebijakan. Masyarakat belum melihat kebijakan Ahok yang pro rakyat," terangnya.

Sikap Ahok tersebut, membuat masyarakat bingung. Untuk itu, Gea menambahkan gerakan penggalangan tanda tangan dari warga yang sejalan dengannya agar aksi ini dilanjutkan ke DPRD DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.

"Kami ingin menggalang masyarakat dan nantinya akan dikirimkan ke DPRD," tutupnya. (mdk/war)