Ahok: Jakarta punya gubernur yang kerja keras & tak terima suap!

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut tidak adanya indikasi kuat kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras membuktikan pemimpin Jakarta tidak korup dan jujur.

"Enggak ada pejabat yang jujur. Itu stigma yang ada di masyarakat. Minimal di ulang tahun Jakarta ini, 489 DKI, dulu orang yang ragu-ragu sekarang enggak usah ragu-ragu lah bahwa kamu punya gubernur yang kerja keras, enggak terima suap, enggak berpihak, enggak bengkokin keadilan. Ya silahkan saja," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Rabu (15/6)

Sebenarnya, kata Ahok, ada cara lain untuk membuktikan bahwa dirinya tidak membuat kesalahan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, yakni melalui jalur pengadilan. Namun, dengan kesimpulan KPK, Ahok menilai ini sudah cukup.

"Saya juga bilang, ini harus diputuskan kalau enggak dibawa ke pengadilan tidak diputuskan ini nanti dipakai oleh lawan politik saya untuk menjatuhkan saya. Membuat pikiran orang, apalagi stigmanya masyarakat kita, engga ada lah gubernur yang jujur, yang bersih," tegasnya.

Seperti diberitakan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan bahwa sejauh ini belum ada indikasi kuat kerugian negara dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Maka dari itu KPK akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait hal itu.

"Data BPK belum cukup indikasi kerugian negara. Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah oleh karena itu jalan satu-satunya kita lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami," kata Agus di sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

"Kalau dari situ (hasil pemeriksaan) kan berarti (kasus) sudah selesai. Perbuatan melawan hukumnya selesai," imbuhnya.

Agus mengatakan, KPK akan segera mengundang BPK, "Dalam waktu dekat inilah (mengundang BPK), apakah minggu depan atau minggu berikut, pokoknya sebelum Hari Raya," imbuhnya.

Agus menjelaskan proses pengusutan kasus ini KPK berlangsung lama karena perlu pendapat ahli. Dia mengaku ada beberapa ahli yang didatangkan KPK misalnya dari UI, UGM, dan MAPI.

"Mengundang itu, dan menyandingkan dengan temuan-temuan BPK. Nah tapi kami perlu hati-hati tidak semua saran kita putuskan iya. Makanya tadi saya bilang mau ketemu lagi dengan satu instansi, itu kita pengen undang BPK untuk ketemu dengan penyidik kita," tuturnya. (mdk/ian)