Follow
Ahok soal kasus Sanusi: Mungkin Raperda diurut-urut!
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga tertangkapnya anggota DPRD DKI Komisi D, Muhammad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembahasan Raperda zonasi. Hal ini dilakukan setelah KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap politisi Gerindra ini.
"Mungkin Raperda diurut-urut," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (1/4).
Komisi D DPRD DKI memang diketahui membawahi bidang pembangunan. Raperda Zonasi yang dimaksud adalah aturan yang mengatur proyek reklamasi 17 pulau yang terdapat di Pantai Utara Jakarta.
-
Dimana penangkapan dilakukan? Dari hasil patroli tersebut, diamankan lima orang yang diduga penyalahgunaan narkoba yakni pria berinisial I, P, G, WA sebagai bandar dan perempuan N di Jalan Lembah Berkah, Lingkungan 11.
-
Apa tujuan razia di Jakarta? Ditlantas Polda Metro Jaya memaparkan lokasi-lokasi razia kendaraan di Jakarta dan sekitarnya.
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Dimana pungli terjadi di Rutan KPK? 'Terperiksa sebagai Karutan KPK sejak pertemuan makan bersama di Bebek Kaleyo telah mengetahui tentang praktik pungutan liar dan yang sudah terjadi sejak lama tapi terperiksa tidak berusaha menghentikan pungutan liar tersebut,' ungkap Albertina dalam sidang putusan, di gedung Dewas KPK, Rabu (27/3).
-
Apa saja bentuk pungli Rutan KPK? Ada beberapa upaya uang yang masuk ke kantong Ristanta, salah satunya dengan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong dan ditaruh di jok mobil terperiksa.Upaya lainnya yakni via transfer, yang diterima oleh 'Lurah' Hengki yang merupakan otak pungli. Diketahui, Ristanta dapat setoran dari Hengki rutin tiap bulannya.
-
OJK adakan PKR di Sumbawa Barat untuk apa? 'Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,' kata Ogi, Minggu (29/10).
Seperti diketahui, KPK mengamankan beberapa orang dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung Kamis (31/3) malam. Salah satu orang yang diamankan merupakan anggota DPRD DKI dari Gerindra M Sanusi.
Belum diketahui jelas dalam kasus apa Sanusi ditangkap karena pimpinan KPK belum memberikan keterangan resmi. Berdasarkan rekaman salah satu TV swasta, tampak M Sanusi yang menaiki mobil sedan Jaguar berwarna hitam B 123 RX turun di ruang basement gedung KPK.
Sanusi yang mengenakan batik hitam dengan motif kuning tampak dikawal beberapa penyidik untuk dibawa ke ruang pemeriksaan. Penyidik juga membuka bagasi mobil dan menggeledah. Tampak beberapa barang dibawa penyidik dari dalam bagasi.
Sanusi kemudian digiring ke lantai atas untuk diperiksa.
Sementara itu, di gedung DPRD DKI tempat Sanusi berkantor, penyidik memasang garis KPK berwarna merah hitam. Ada dua ruangan yang disegel, dan belum diketahui ruangan milik siapa saja.
Meski demikian, Hingga pukul 17.25 WIB, belum ada pimpinan KPK maupun bagian humas yang mengonfirmasi soal operasi tangkap tangan dan kasus yang menjerat adik dari wakil ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik ini.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.
Baca Selengkapnya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca Selengkapnya
Rencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan mengkaji usulan pulau reklamasi PIK 2 masuk wilayah Kepulauan Seribu.
Baca Selengkapnya
Adapun untuk Ranperda RPJPD akan dilaksanakan satu tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya
Perpres No. 75 tahun 2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah menampung hak-hak warga terdampak pembangunan itu.
Baca Selengkapnya
Usul ini mencuat guna menyiasati keterbatasan lahan milik untuk pembuangan dan pengolahan sampah.
Baca Selengkapnya
Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meninjau bantaran kali Krukut di Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (15/10).
Baca Selengkapnya