Ahok tak bisa marah parpol pengusung bikin acara 'politik' di CFD

Merdeka.com - Parade aksi 'Kita Indonesia' yang dimotori Partai NasDem dan Partai Golkar di hari bebas kendaraan atau car free day (CFD) di Jakarta pada Minggu (4/12) ternyata banyak menuai kritik. Acara parade budaya yang dihadiri Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum Golkar Setya Novanto menjadi sorotan lantaran maraknya atribut partai.

Padahal, dalam Peraturan Gubernur No 12 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor telah tercantum larangan menggunakan kawasan CFD untuk kegiatan partai politik. Pasal 7 ayat (1) Pergub Nomor 12 tahun 2016, berisi Sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema, lingkungan hidup, olahraga dan seni dan budaya. Di pasal (2) HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Ketua bidang hukum acara 'Kita Indonesia', Taufik Basari, menerima itu. Dia berdalih akan mengevaluasi keseluruhan acara yang digelar Bundaran Hotel Indonesia itu. Acara yang berawal menampilkan seni budaya dari seluruh Indonesia, harus tercoreng dengan adanya bendera partai politik (Parpol).

"Kami juga akui miliki kekurangan, di antara peserta ada pakai atribut parpol kaus maupun bendera," ujar Taufik Basari.

Taufik mengatakan, sebelum dimulai acara tersebut, pihaknya sudah mengingatkan peserta untuk tidak membawa atribut parpol maupun unsur SARA. Namun, semua itu di luar kendali panitia

"Kami minta maaf apa yang kami lakukan ini, kami juga sudah upaya untuk minimalisir walaupun belum optimal upaya untuk minimalisir parpol. Bendera juga kami imbau para peserta untuk tidak bawa bendera tapi masih aja ada spontan yang luput dari kemampuan kami," bebernya.

Dia juga mengklaim, sedari awal peserta sudah diingatkan aksi mereka tidak berbau politik terlebih menyangkut pautkan dengan Pilkada 2017.

"Panitia sudah jelaskan dan garis bawahi bukan politik dan bukan pilkada, meskipun inisiator sebagian besar parpol. Tapi tetap kita tidak buat kegiatan politik. Dalam sampaian sapaan itu tidak ada isi yang bernuasa politik tapi lebih pada mengingatkan bangsa kita beragama, menjaga NKRI, tidak ada dukung kampanye," tegasnya.

Sementara itu Ahok mengaku tidak mengetahui aksi tersebut dan penggunaan atribut partai dalam CFD. Padahal, semasa menjabat gubernur DKI pihaknya melarang acara tiap hari Minggu itu dipakai untuk berpolitik.

"Kalau peraturan kami CFD (car free day) harus total bersih dari kegiatan politik. Saya sudah baca, tidak tahu kenapa bisa terjadi tanya Plt gubernur. Yang pasti peraturan kami CFD tak boleh ada kegiatan politik," katanya.

Dia mengetahui acara CFD menggunakan atribut partai politik dari media massa. Apalagi Partai NasDem dan Golkar, merupakan koalisi pendukung dirinya maju sebagai calon petahana dalam Pilgub DKI Jakarta.

"Saya baca media, katanya salah satu politisi mereka terlalu semangat orang memakai atribut parpol. Saya sudah tegas CFD bersih dari kegiatan politik sama sekali," ujar dia.

Menurutnya, acara aksi Kita Indonesia menggunakan dalam area CFD bisa dihentikan langsung. Disinggung partai pendukung Ahok Djarot dalam aksi Kita Indonesia, dirinya tak berkomunikasi soal acara tersebut. Dia bahkan tak ikut melaksanakan kegiatan aksi tersebut. "Saya enggak tahu, saya tidak pernah ikut begituan," ujar dia.

Sementara itu, bus Transjakarta disewa Partai NasDem, dia mengatakan seharusnya Dirut perusahaan transportasi itu memberikan sanksi. Sanski bisa berupa pemotongan anggaran atau pencabutan izin untuk Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

"Tidak boleh makanya kami akan sanksi PPD. Saya sudah dapat berita seharusnya dirut profesional akan kenakan sanksi. Nggak tahu (sanksi) bisa potong duit. Bisa cabut dia. Yang sewa ppd, kalau ppd tanya dirut saya bukan lagi dinas saya yakin dirut akan kenakan sanksi," terangnya.